Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya–Sidoarjo), Reni Astuti memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memajukan perekonomian Indonesia.
Sosialisasi empat pilar yang dilalukan oleh Riyono sebagai Anggota MPR di Kabupaten Pacitan dilakukan dengan cara yang unik untuk ikut mendukung kesuksesan Program Swasembada Pangan pemerintah.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyerahkan bantuan berupa alat-alat pertanian kepada kelompok tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes pada Jumat (16/5/2025).
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menghadiri agenda audiensi bersama perwakilan Hiswana Migas yang digelar oleh Fraksi PKS Komisi XII DPR RI, Jumat (16/05/2025).
Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS dari Dapil Maluku Utara, Izzuddin Al-Qassam Kasuba, menghadiri Haflah Akhirussanah Angkatan ke-XIX SMP IT Nurul Hasan Kota Ternate yang digelar di Hotel Bela Ternate, Sabtu, (17/05/2025).
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya Firdaus Ahmad Fauzi, seorang pendaki yang dilaporkan hilang sejak akhir April 2025 dan akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Gunung Binaiya setelah proses pencarian yang berlangsung selama 21 hari.
Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Dapil Kalimantan Barat 1, Alifudin melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu (14/05/2025).
Anggota MPR RI asal Kalimantan Selatan, Habib Aboe Bakar Alhabsy menyatakan dukungannya terhadap program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Jakarta (17/05) — Anggota Komisi VIII DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengkritisi gagasan yang sempat menjadi polemik dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Komisi XI agar Indonesia ‘melegalkan’ perjudian Kasino sebagai objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang belakangan sempat ramai menjadi pembicaraan
Anggota DPR RI Fraksi PKS, drh. Slamet, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pangan harus diarahkan untuk menguatkan sistem pangan nasional secara menyeluruh, serta menjadi pijakan penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia.