Fraksi PKS DPR RI menyatakan komitmen untuk memperjuangkan regulasi yang adil bagi para pengemudi ojek online (ojol). Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Asosiasi Pengemudi Ojek Online di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5).
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, menekankan pentingnya pendekatan sosiologis dan historis dalam proses naturalisasi pemain sepak bola nasional yang diusulkan oleh PSSI.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyampaikan dukungan terhadap upaya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam menjalin kerja sama strategis, termasuk dengan investor asing, guna memperkuat pembiayaan pembangunan nasional.
Anggota DPR RI Ateng Sutisna mendorong pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Pertanahan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyatakan program 3 juta rumah dapat menuntaskan swasembada papan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang efektif.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Sukamta, menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, khususnya dalam agenda reformasi fiskal dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Barat VII, Haji Jalal Abdul Nasir, menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran pengurus Organisasi Kebugaran Indonesia (ORKI) Jawa Barat di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (21/05).
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, memberikan apresiasi atas pidato Menteri Keuangan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, khususnya atas komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pangan sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional.
Anggota Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan koordinasi dan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Haji Jalal Abdul Nasir, menyampaikan apresiasi terhadap pidato Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI yang memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026.