Oleh: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS Bulan-bulan ini menjadi periode yang sangat krusial dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. Beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru di PTN sudah menyelesaikan tahapan prosesnya dan menentukan mahasiswa yang lulus dan diterima PTN. Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan
Jakarta (16/07) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia harus menjadi fondasi reformasi tata kelola pemerintahan berbasis data sekaligus menjamin keamanan dan hak privasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi DPR RI, Gamal Albinsaid, saat membacakan Pendapat Mini Fraksi PKS dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR
Jakarta (16/07) — Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menegaskan bahwa setiap eskalasi militer di kawasan Selat Hormuz tidak pernah dipandang pasar sebagai peristiwa regional, melainkan ancaman langsung terhadap keamanan energi dunia. “Bahkan sebelum satu tetes minyak pun benar-benar terganggu, pasar sudah lebih dulu menghitung risiko. Akibatnya, yang naik bukan hanya harga minyak mentah,
Depok (16/07) — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong Pemerintah Kota Depok untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki agar menjadi pusat inovasi, riset, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, hingga pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bertaraf internasional. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja
Jakarta (16/07) — Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi PKS, Slamet, menyatakan bahwa Indonesia tengah menghadapi paradoks perberasan. Di satu sisi, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5,2–5,3 juta ton per Juli 2026, tertinggi sepanjang sejarah dan meningkat tajam dari 1,23 juta ton pada 2021. Namun di sisi lain, harga
Jakarta (16/07) — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen institusinya untuk memperkuat implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring 2025–2029. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi, pembinaan, serta peningkatan sosialisasi secara masif kepada para kepala daerah sebagai pelaksana teknis yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam
Jakarta (16/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pemerintah menghentikan sementara seluruh rencana pengeboran baru PLTP Mataloko di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, sampai dilakukan audit menyeluruh. Transisi energi tidak boleh dipaksakan apabila masih menyisakan berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi Komisi XII DPR
PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SATU DATA INDONESIA =============================================================== Disampaikan oleh : dr. Gamal Albinsaid, M.Biomed. Nomor Anggota : A-474 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI;
Jakarta (15/07) — Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Meity Rahmatia memuji capaian Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 2,81 triliun rupiah dari visa kunjungan warga asing ke Indonesia. Capaian ini, menurutnya, menunjukkan ada perbaikan pada sistem pelayanan imigrasi. “Semakin bermutu dan profesional. Dengan demikian pula, kontribusi lembaga ini
Pontianak (15/07) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, menunjukkan kepeduliannya yang mendalam terhadap nilai-nilai inklusivitas dengan menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) pertandingan akbar Piala Dunia antara Prancis melawan Spanyol. Acara yang berlangsung pada Rabu dini hari (15/7/2026) pukul 01.00 WIB ini bertempat di Stadion Paralimpik, Kota Pontianak. Menggandeng komunitas disabilitas serta