Jakarta (17/11) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menyoroti belum optimalnya penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah, khususnya pada sektor pendidikan. Ia meminta pemerintah segera mengevaluasi distribusi dan kebutuhan formasi aparatur negara menyusul masih ditemukannya sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar meskipun pengangkatan PPPK telah dilakukan secara besar-besaran.
Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Aher itu dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-12 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Aher menjelaskan bahwa persoalan PPPK tidak lagi sebatas proses pengangkatan atau perubahan status kepegawaian, tetapi juga menyangkut efektivitas penempatan sesuai kebutuhan riil pelayanan publik. Ia menyoroti ketimpangan antara jumlah PPPK yang telah diangkat dengan masih terbatasnya tenaga guru di sejumlah daerah.
“Pada saat negara mengangkat PPPK sangat banyak, 1,3 juta PPPK, ternyata ada kelompok pegawai yang masih kekurangan, yaitu kelompok guru. Banyak sekolah di beberapa tempat yang Komisi II kunjungi ternyata kekurangan guru,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II tersebut.
Menurut Aher, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelaahan lebih mendalam terhadap perencanaan formasi dan distribusi PPPK agar kebijakan pengangkatan aparatur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjamin pemerataan layanan pendidikan.
“Pada saat ada keberlimpahan PPPK, ternyata ada kekurangan guru. Nah, ini tentu harus segera ditelaah oleh KemenPAN-RB dan BKN supaya betul-betul ada jaminan guru tercukupi, tidak ada kekurangan guru di berbagai tempat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aher mengingatkan bahwa kekurangan tenaga pendidik tidak boleh dipandang sebatas persoalan administratif kepegawaian. Menurutnya, ketersediaan guru memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pendidikan dan keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Karena guru ini sangat terkait dengan masa depan generasi. Kalau guru kemudian ada masalah dalam jumlahnya, maka nanti akan ada persoalan dalam pembinaan generasi muda ke depan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Aher mendorong Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan kementerian yang membidangi pendidikan untuk segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan guru serta mengambil langkah konkret dalam pemenuhan formasi di daerah yang masih mengalami kekurangan.
“Harapan kita kepada KemenPAN-RB dan BKN serta pihak terkait untuk segera menelaah, meneliti berapa kekurangan guru tersebut. Dan tentu saja harus ada segera pemenuhan untuk terjaminnya kualitas bangsa di hari-hari ke depan dengan pendidikan,” pungkasnya.