Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Adang Daradjatun Dorong Percepatan RUU Perampasan Aset, Hasil Kejahatan Harus Kembali ke Korban

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (17/11) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adang Daradjatun, mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset guna memperkuat upaya pemberantasan kejahatan sekaligus memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada masyarakat yang menjadi korban.

Hal tersebut disampaikan Adang dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-12 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Adang menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda penting di Komisi III DPR RI yang diharapkan dapat segera diselesaikan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk mengatasi keterbatasan mekanisme hukum dalam merampas aset hasil kejahatan, khususnya ketika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia.

“RUU Perampasan Aset ini betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Beberapa undang-undang kan tidak bisa merampas aset orang-orang yang melarikan diri dan sebagainya atau meninggal dunia. Nah, dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini, kita harapkan barang-barang atau uang hasil kejahatan bisa kita rampas,” ujar Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III tersebut.

Lebih lanjut, Adang menyoroti pentingnya mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan kepada masyarakat yang dirugikan. Ia mencontohkan kasus penipuan perjalanan umrah maupun praktik lembaga keuangan ilegal yang menyebabkan kerugian masyarakat, tetapi hasil penyitaan aset oleh negara belum tentu dirasakan langsung oleh para korban.

“Selama ini kan kalau ada misalnya umrah yang berbohong, ataupun bank-bank yang tidak benar, gelap, ternyata setelah disita oleh negara, tidak pernah dirasakan oleh masyarakat yang tertipu. Di undang-undang ini akan secara tegas bahwa negara atau badan yang akan dibentuk, yang nanti akan mengurus aset itu, akan memberikan hasil perampasan aset itu kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain RUU Perampasan Aset, Adang mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI juga tengah mempersiapkan pembahasan RUU Penyadapan. Menurutnya, pengaturan yang lebih jelas diperlukan mengingat semakin banyak lembaga yang memiliki kemampuan melakukan penyadapan, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai.

“Kita tahu sekarang hampir beberapa lembaga memiliki kemampuan-kemampuan menyadap. Jadi mungkin kita akan atur nanti sebaiknya seperti apa. Penyadapan jangan seperti kejadian kemarin di kepolisian, dengan mudah alat untuk rekam itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, maupun masalah yang berhubungan politik negara,” pungkasnya.