Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Resmi Jadi Wakil Ketua MPR RI, Sohibul Iman Kawal Agenda Penguatan Etika dan Transparansi Pemilihan Wapres

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (16/11) — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibul Iman, menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan MPR RI melalui pembentukan undang-undang khusus tentang MPR dan Majelis Kehormatan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan ketelitian dalam proses verifikasi calon Wakil Presiden RI agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kontroversi di kemudian hari.

Hal tersebut disampaikan Sohibul Iman seusai dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Pria yang akrab disapa MSI itu mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Wakil Ketua MPR RI sebelumnya, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengenai sejumlah agenda strategis MPR yang perlu dilanjutkan. Salah satu perhatian utama adalah kebutuhan regulasi khusus yang dapat memperkuat kedudukan dan fungsi MPR, sekaligus pembentukan Majelis Kehormatan sebagai instrumen penegakan etika kelembagaan.

“Padahal sesungguhnya yang membuat TAP MPR terkait dengan masalah etika berbangsa bernegara itu adalah MPR. Tapi ternyata MPR sendiri belum memiliki Majelis Kehormatannya,” ujar Sohibul Iman.

Menurutnya, keberadaan Majelis Kehormatan penting untuk memastikan MPR tidak hanya menjadi lembaga yang menghasilkan ketetapan mengenai etika berbangsa dan bernegara, tetapi juga memiliki mekanisme internal untuk menjaga kehormatan dan integritas lembaganya.

“Ini saya kira satu usulan yang baik dari Pak Hidayat dan saya akan nanti berusaha untuk memperjuangkannya di pimpinan MPR ke depan. Mudah-mudahan itu bisa terealisasi,” tegasnya.

Selain penguatan kelembagaan, Sohibul Iman turut menyoroti persiapan sidang MPR untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden RI yang dijadwalkan pada 2 Desember 2026. Ia menjelaskan bahwa MPR telah membentuk panitia ad hoc untuk mempersiapkan persidangan serta panitia verifikasi untuk memeriksa kelayakan calon yang diajukan Presiden.

MSI menekankan bahwa proses verifikasi harus dilakukan secara mendalam, terutama menyangkut rekam jejak dan riwayat pendidikan calon Wakil Presiden. Ketelitian tersebut dinilainya penting untuk menjamin kredibilitas proses pemilihan dan mencegah munculnya polemik baru.

“MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail supaya nanti ke depan tidak ada persoalan. Ya, terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu supaya nanti tidak terjadi kontroversi,” ungkapnya.

Sohibul Iman juga menyampaikan bahwa dirinya akan terlibat dalam tim verifikasi bersama sejumlah perwakilan PKS, yakni Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan Johan Rosihan. Adapun mengenai nama calon Wakil Presiden, ia menegaskan bahwa PKS tidak berada dalam posisi untuk mengajukan calon karena bukan bagian dari partai pengusung Presiden.

“Tentu itu adalah hak prerogatif dari Pak Presiden dan partai-partai pengusung beliau. PKS bukan pengusung beliau. Karena itu PKS tentu tidak pada posisi untuk mencalonkan siapapun,” pungkasnya.