Jakarta (15/11) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dalam menggelar Operasi Sarang Narkoba di tiga lembaga pemasyarakatan (lapas). Namun, ia menegaskan bahwa operasi tersebut harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan keamanan di lingkungan pemasyarakatan.

Operasi gabungan di Lapas Kelas IIA Tarakan, Lapas Kelas IIA Pontianak, dan Lapas Kelas IIA Kerobokan tersebut menemukan 53 dari 83 narapidana yang diperiksa dinyatakan positif narkoba. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk sabu, ekstasi, alat hisap, timbangan digital, serta puluhan telepon genggam.

“Kami mengapresiasi langkah tegas Polri, BNN, dan Ditjenpas dalam membongkar praktik penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Namun, temuan 53 narapidana positif narkoba ini sekaligus menjadi alarm serius bagi sistem pemasyarakatan kita. Bagaimana narkoba dan alat komunikasi terlarang bisa masuk dan beredar di tempat yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat?” ujar Yanuar.

Yanuar menilai banyaknya barang terlarang yang ditemukan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan akses keluar-masuk lapas, pemeriksaan barang, serta pengendalian aktivitas warga binaan. Ia meminta Ditjenpas tidak berhenti pada penertiban narapidana, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum petugas maupun pihak luar yang memfasilitasi masuknya barang terlarang.

“Jangan sampai penindakan hanya menyasar narapidana, sementara celah pengawasan dan pihak yang memungkinkan barang terlarang masuk justru luput dari pemeriksaan. Jika ditemukan keterlibatan oknum petugas, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik yang merusak integritas lembaga pemasyarakatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator PKS tersebut mendorong Ditjenpas memperkuat pengawasan internal melalui inspeksi mendadak secara berkala, pemeriksaan petugas dan barang bawaan, pengendalian alat komunikasi ilegal, serta evaluasi terhadap prosedur pengamanan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara Ditjenpas, Polri, dan BNN untuk memutus jaringan peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dari dalam lapas.

“Razia harus menjadi bagian dari pengawasan yang konsisten, bukan sekadar operasi sesaat. Lapas harus benar-benar menjadi tempat pembinaan dan rehabilitasi, bukan justru ruang aman bagi peredaran narkoba. Ditjenpas perlu memastikan setiap temuan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Yanuar.