Jakarta (13/11) — Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, mendukung upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperjuangkan kesetaraan pekerja domestik dengan pekerja asing di industri pertambangan nikel. Anggota Komisi XIII DPR RI itu mengatakan bahwa apa yang disoroti Komnas HAM searah dengan keresahannya saat mengunjungi salah satu pusat pertambangan nikel di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

“Dalam kunjungannya saya ke salah satu lokasi tambang di Sulawesi Tengah waktu lalu, saya juga mendengar dugaan terkait ketidakadilan dalam masalah ini. Terutama terkait upah, peluang terhadap posisi strategis dalam tambang, dan perlindungan kerja,” ungkapnya.

Meity berharap suara Komnas HAM dalam masalah kesetaraan hak pekerja tambang ini didengar oleh pemerintah dan perusahaan tambang.

“Tujuan dari hilirisasi tambang juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan, pekerja tambang domestik adalah rakyat Indonesia. Mereka harusnya menjadi prioritas pemerintah. Hak-haknya mereka terpenuhi secara maksimal, memiliki peluang dan hak yang setara dengan pekerja asing,” jelasnya di Senayan kepada beberapa awak media, Kamis (12/11/2026).

Anggota legislatif yang terpilih dari Sulsel pada 2024 lalu itu mengeluarkan pandangannya menyusul pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyoroti dugaan diskriminasi antara pekerja asing dan domestik dalam industri nikel, termasuk perbedaan upah, fasilitas, kesempatan, dan perlindungan kerja.

Kajian Komnas HAM juga mencatat persoalan keselamatan, kecelakaan kerja, dampak lingkungan, hak masyarakat sekitar, serta perlindungan pekerja perempuan. Industri nikel menyumbang sekitar 3–4 persen terhadap PDB dan nilai ekspornya meningkat, tetapi manfaat ekonomi tersebut harus disertai pemenuhan hak.

Komnas HAM mendorong penguatan perjanjian kerja bersama agar standar perlakuan, keselamatan, pengaduan, dan penyelesaian sengketa memiliki dasar yang jelas. Pemerintah serta perusahaan perlu membuka data komposisi tenaga kerja, struktur upah berdasarkan jabatan dan kompetensi, kecelakaan, serta hasil pemeriksaan.

Perbedaan yang sah harus memiliki alasan objektif; perlakuan yang tidak proporsional berdasarkan kewarganegaraan perlu dikoreksi dan dipulihkan. Mekanisme pengaduan harus dapat diakses pekerja lokal maupun asing tanpa risiko pembalasan dari perusahaan atau penyedia tenaga kerja.