Jakarta (11/11) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Ru’yat, menyoroti tantangan ketenagakerjaan nasional, khususnya sulitnya akses lapangan pekerjaan bagi generasi muda atau Gen Z. Menurutnya, penurunan angka pengangguran harus dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan kepastian penghasilan bagi masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai 7,38 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,75 persen. Meski menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, angka tersebut menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Anak-anak muda kita tidak kekurangan semangat dan kemampuan untuk bekerja. Mereka punya pendidikan, keterampilan, dan kemauan untuk berkembang. Persoalannya, apakah kesempatan kerja yang tersedia sudah cukup luas dan mudah diakses? Jangan sampai generasi muda terus diminta meningkatkan kompetensi, tetapi ketika mereka siap bekerja, pintu kesempatan justru masih sempit,” ujar Ru’yat.
Di tengah tantangan tersebut, Ru’yat mengapresiasi berbagai langkah pemerintah dalam memperluas akses ketenagakerjaan bagi generasi muda, salah satunya melalui Program Pemagangan Nasional (MagangHub) yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Program yang menargetkan 150 ribu peserta sepanjang 2026 tersebut dinilai menjadi langkah positif untuk menjembatani lulusan baru perguruan tinggi dengan dunia industri. Melalui pemagangan selama enam bulan, peserta memperoleh pengalaman kerja langsung, uang saku setara upah minimum kabupaten/kota, serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, Ru’yat turut mengapresiasi Program SMK Go Global yang dikembangkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk membuka peluang kerja internasional bagi tenaga kerja terampil Indonesia.
Program tersebut menargetkan penyiapan dan penempatan 500 ribu calon pekerja migran secara bertahap hingga 2029, dengan sasaran 300 ribu lulusan SMK dan 200 ribu peserta dari masyarakat umum. Untuk 2026, pemerintah menargetkan 40 ribu orang, dengan penyiapan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di sejumlah negara, antara lain Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan negara tujuan lainnya.
Menurut Ru’yat, kedua program tersebut menunjukkan adanya upaya konkret pemerintah untuk memperluas jalur masuk generasi muda ke dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, ia menekankan pentingnya pemerataan akses, kesinambungan program, serta kepastian penempatan kerja bagi para pesertanya.
“Kita patut mengapresiasi langkah pemerintah melalui MagangHub dan SMK Go Global. Ini merupakan ikhtiar positif untuk memberikan pengalaman dan membuka peluang kerja bagi anak-anak muda kita. Ke depan, aksesnya harus semakin diperluas, terutama bagi generasi muda di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan kesempatan kerja,” ungkapnya.
Ru’yat juga menekankan bahwa perluasan program harus diiringi dengan ukuran keberhasilan yang jelas, tidak hanya berdasarkan jumlah peserta pelatihan atau pemagangan, tetapi juga tingkat penyerapan ke dunia kerja dan keberlanjutan karier setelah program berakhir.
“Jangan sampai anak-anak muda kita selesai magang atau pelatihan, tetapi kembali menghadapi kesulitan mencari pekerjaan. Program-program ini harus menjadi jembatan menuju kesempatan kerja yang lebih panjang, penghasilan yang layak, dan jenjang karier yang jelas. Di situlah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Khusus bagi peserta SMK Go Global, Ru’yat mengingatkan pentingnya memastikan kesiapan kompetensi dan bahasa, transparansi proses penempatan, kepastian kontrak kerja, serta perlindungan pekerja migran sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
Di sisi lain, Ru’yat mendorong pemerintah agar tidak hanya mengandalkan program pemagangan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Penguatan investasi padat karya, pengembangan industri di daerah, serta pemberian insentif kepada perusahaan yang membuka kesempatan kerja pertama bagi lulusan baru harus menjadi bagian dari kebijakan penciptaan lapangan kerja jangka panjang.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan bangsa. Kita harus memastikan generasi muda memiliki kesempatan yang adil untuk bekerja dan membangun masa depannya. Program-program yang sudah baik perlu diperluas dan disempurnakan, tetapi yang tidak kalah penting adalah menciptakan lapangan kerja baru yang nyata, berkualitas, dan berkelanjutan di dalam negeri,” pungkasnya.