Sumedang (11/11) — Anggota MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, menyoroti kondisi petani di Kabupaten Sumedang yang mayoritas masih menggarap lahan sempit. Ia mendorong perbaikan kebijakan pertanian agar lebih berpihak pada kebutuhan petani kecil, mulai dari akses air irigasi, keterjangkauan sarana produksi, hingga kepastian pasar dan peningkatan pendapatan.
Hal tersebut disampaikan Ateng dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI Tahun 2026 di Graha Insun Medal (GIM), Sumedang, Minggu (08/11/2026). Kegiatan bertema Peningkatan Pemahaman tentang Kedudukan, Tugas, dan Wewenang MPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia itu melibatkan perwakilan petani dari seluruh 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang.
Ateng menegaskan bahwa pemahaman kebangsaan harus memperkuat kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak dan penghidupan yang layak. Menurutnya, persoalan pertanian seperti ketersediaan air untuk sawah, biaya produksi, dan pendapatan keluarga petani juga berkaitan langsung dengan pelaksanaan amanat konstitusi.
“Petani berhak mengetahui bagaimana negara bekerja dan bagaimana menyampaikan aspirasinya. Ketika kita membicarakan air untuk sawah, biaya produksi, dan pendapatan keluarga petani, kita sedang membicarakan pelaksanaan amanat konstitusi dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Ateng.
Ia menjelaskan bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sementara itu, Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua amanat tersebut, menurutnya, harus tercermin dalam kebijakan pertanian yang memberikan manfaat secara adil, terutama bagi petani kecil.
Data BPS hasil Sensus Pertanian 2023 mencatat terdapat 124.943 petani pengguna lahan pertanian di Kabupaten Sumedang. Dari jumlah tersebut, 103.295 orang atau sekitar 82,67 persen tergolong petani gurem, yakni petani yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare.
“Dengan dominasi petani berlahan sempit, kebijakan pertanian harus memperhatikan biaya usaha dan pendapatan bersih keluarga. Peningkatan produksi perlu diikuti akses sarana produksi yang terjangkau, layanan penyuluhan, serta pemasaran yang mampu memperkuat posisi tawar petani,” katanya.
Selain persoalan biaya produksi dan pemasaran, Ateng menyoroti kondisi infrastruktur irigasi. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang 2025–2029 mengutip data 2024 yang menunjukkan sekitar 8.600 hektare atau 28,4 persen area pertanian beririgasi terkait dengan jaringan yang rusak atau belum berfungsi optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi antara lain oleh keterbatasan anggaran rehabilitasi, sedimentasi, serta persoalan operasi dan pemeliharaan jaringan.
Ateng mendorong pemerintah memperbarui pemetaan kondisi irigasi agar penanganannya sesuai kebutuhan terkini. Perbaikan perlu memprioritaskan petani di wilayah hilir, disertai kejelasan kewenangan, jadwal pekerjaan, dan pemeliharaan jaringan setelah pembangunan.
Ia juga mengapresiasi berbagai upaya penguatan sektor pertanian yang telah berjalan di Sumedang, termasuk Program Revolusi Pertanian di Desa Banyuasih, Kecamatan Tanjungkerta, yang mengembangkan inovasi budi daya di lahan seluas 10 hektare melalui kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi. Namun, setiap program perlu dievaluasi berdasarkan manfaat nyata yang diterima petani.
“Keberhasilan kebijakan pertanian harus terlihat pada penghasilan yang dibawa pulang petani setelah seluruh biaya dibayar. Program yang sudah baik perlu dievaluasi secara terbuka. Kita perlu mengetahui berapa petani yang terlayani, berapa biaya yang dapat dihemat, dan apakah pendapatan mereka meningkat,” tegasnya.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, Ateng mendorong lima langkah perbaikan. Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu memprioritaskan layanan air berdasarkan peta kebutuhan dan kewenangan, termasuk rehabilitasi saluran serta kepastian biaya operasi dan pemeliharaan. Kedua, penyaluran pupuk, benih, dan pemanfaatan alat mesin pertanian harus didukung data penerima yang akurat, informasi biaya yang terbuka, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
Ketiga, pendapatan petani perlu diperkuat melalui keterbukaan informasi harga, fasilitas pengeringan dan penyimpanan, serta kemitraan pemasaran yang transparan. Keempat, perlindungan lahan pertanian harus berjalan bersama pemulihan sumber air dan pendampingan menghadapi risiko iklim. Kelima, aspirasi petani dari setiap kecamatan perlu dihimpun secara tertulis, dilengkapi data masalah, jumlah warga terdampak, bukti pendukung, dan usulan penyelesaian agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
Ateng menegaskan bahwa penyampaian aspirasi juga harus memperhatikan pembagian kewenangan antarlembaga negara. Aspirasi terkait pelaksanaan konstitusi dapat menjadi bahan pengkajian MPR, sedangkan persoalan kebijakan, anggaran, dan pelayanan pertanian perlu diteruskan melalui fungsi DPR maupun kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.
“Saya meminta agar pokok-pokok aspirasi petani dirangkum beserta usulan tindak lanjutnya. Keberhasilan sarasehan harus terlihat dari pemahaman warga yang semakin baik dan aspirasi yang memperoleh penanganan. Kesejahteraan petani Sumedang harus menjadi perhatian bersama dalam menjalankan amanat konstitusi,” tutup Ateng.
Sarasehan tersebut turut menghadirkan Acep Hidayat Komarudian, anggota DPRD Kabupaten Sumedang, sebagai narasumber. Kegiatan juga dihadiri Hendar Ermawan, anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Daerah Pemilihan Jatigede, Tomo, dan Ujungjaya.