Jakarta (11/11) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Kabupaten Jember dan Lumajang), Amin Ak, mengingatkan pemerintah agar tidak berpuas diri atas hasil pemilu sela Amerika Serikat. Kemenangan Partai Demokrat atas DPR dan Senat AS dinilainya belum otomatis meringankan beban ekspor Indonesia, apalagi Presiden Donald Trump sudah mengisyaratkan akan mempertahankan kebijakan tarifnya.
“Kongres yang kini dikuasai Demokrat bisa menjadi rem bagi kebijakan Washington. Tetapi tarif bukan urusan Kongres semata, dan kita tidak boleh menunggu angin baik,” kata Amin, Rabu (11/11/2026).
Demokrat berencana mendorong pencabutan tarif setelah Kongres baru bersidang pada Januari 2027, tetapi rancangan undang-undang apa pun masih bisa diveto Trump.
Pasar global menyambut hasil pemilu sela dengan lega. Indeks Dow Jones melonjak sekitar 3 persen atau 1.569 poin ke 53.356 pada Rabu (04/11), sementara harga minyak Brent turun lebih dari 8 persen.
Sepanjang pekan lalu, Brent melemah sekitar 13 persen dan pada Senin (09/11) ditutup di sekitar US$93 per barel setelah Trump menyebut serangan baru ke Iran sangat kecil kemungkinannya selama perundingan berjalan.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menilai tuntutan Iran sejauh ini belum dapat diterima sehingga arah harga minyak masih rawan berbalik.
Di dalam negeri, IHSG sempat anjlok 3,78 persen ke 4.904 pada hari pemungutan suara AS (03/11), lalu pulih ke 5.073,77 pada Senin (09/11).
Namun, bea tambahan Section 301 sebesar 10 persen bagi Indonesia tetap berlaku sejak 24 Juli 2026 tanpa tanggal kedaluwarsa, sementara hasil investigasi Section 301 lainnya terkait kapasitas berlebih manufaktur belum diumumkan. Perjanjian dagang RI-AS yang diteken 19 Februari 2026 juga belum final.
“Pemerintah harus mempercepat finalisasi perjanjian dagang dan memastikan produk yang berpotensi bebas tarif benar-benar terlindungi,” ujarnya.
Surplus dagang Januari sampai September 2026 hanya 10,61 miliar dolar AS, turun dari 33,54 miliar dolar AS tahun lalu. Defisit migas mencapai 23,60 miliar dolar AS. Rupiah dibuka di Rp18.069 per dolar AS pada Selasa (10/11), menguat tipis dari Rp18.085 pada penutupan Senin, tetapi masih di atas Rp18.000.
Peluang The Fed menaikkan bunga pada rapat 8–9 Desember memang turun dari di atas 80 persen ke kisaran 67–77 persen setelah pemilu sela, tetapi masih menjadi skenario utama pasar. Data inflasi AS Oktober dijadwalkan rilis malam ini.
“Sebagai orang berlatar belakang akuntan, saya membaca angka-angka ini sebagai peringatan. Pelemahan dolar global tidak otomatis menguatkan rupiah, karena masalahnya ada di defisit migas, modal keluar, dan kepercayaan investor,” tegasnya.
Amin menilai tarif ekspor dan nilai tukar berdampak langsung pada pelaku usaha dan petani di daerah pemilihannya. Harga komoditas dan biaya impor bahan baku, katanya, sangat sensitif terhadap kurs.
Ia pun mengajukan empat rekomendasi.
Pertama, percepat perjanjian dagang dengan AS tanpa mengorbankan ruang kebijakan industri nasional. Kepastian lebih penting bagi eksportir daripada besaran tarif.
Perjanjian RI-AS hampir rampung, tetapi masih menunggu respons Washington, sementara Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi 99 persen produk AS dengan tarif 0 persen. Percepatan harus tetap menjaga hilirisasi, kandungan lokal, dan 1.819 pos tarif berbea 0 persen yang sudah diperoleh.
Sikap Trump yang mempertahankan tarif menunjukkan bahwa kepastian itu tidak bisa digantungkan pada perubahan politik di Kongres AS.
Kedua, diversifikasi pasar ekspor, termasuk pasar nontradisional dan Uni Eropa. Ketergantungan pada satu pasar membuat tarif Washington menjadi guncangan langsung. IEU-CEPA menghapus bea masuk 98,5 persen pos tarif UE dan diproyeksikan menambah ekspor hingga 10,9 miliar dolar AS.
Pemerintah menjadwalkan penandatanganan pada 21 November dan penyerahan ke Parlemen Eropa pada 23 November, dengan target berlaku 1 Januari 2027, saat fasilitas tarif GSP Uni Eropa berakhir. DPR perlu mengawal ratifikasi agar target itu tercapai, sambil menyiapkan eksportir menghadapi CBAM dan regulasi antideforestasi UE yang tetap berlaku.
Ketiga, jaga stabilitas rupiah lewat koordinasi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Rupiah di sekitar Rp18.069 per dolar AS dan peluang kenaikan bunga The Fed Desember masih tinggi.
Cadangan devisa memadai di US$146,8 miliar (5,3 bulan impor), dan portofolio asing kuartal IV hingga Oktober tercatat masuk bersih US$40 juta, tetapi pasar saham masih ditekan jual asing dan menanti review MSCI pekan ini.
Bank sentral tidak bisa sendirian karena dibutuhkan disiplin fiskal Kemenkeu dan pengawasan risiko OJK.
Rencana pemerintah melonggarkan batas konversi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) ke rupiah dari 50 persen menjadi hingga 100 persen perlu dikawal agar menambah likuiditas rupiah bagi eksportir, termasuk eksportir perkebunan, tanpa mengurangi pasokan valas di dalam negeri.
Keempat, tekan defisit migas dengan memperkuat ketahanan energi. Neraca dagang defisit pada Mei 2026 untuk pertama kali setelah 72 bulan, dengan defisit migas rekor 3,76 miliar dolar AS.
Hingga September, surplus dagang tinggal 10,61 miliar dolar AS (dari 33,54 miliar) dan defisit migas 23,60 miliar dolar AS (BPS). Turunnya harga minyak sepekan terakhir memberi napas, tetapi bergantung pada perundingan AS-Iran yang belum pasti.
Energi domestik dan ekspor bernilai tambah penting untuk ketahanan eksternal. Menurut Amin, DPR perlu memastikan insentif fiskal bagi lifting, kilang, dan substitusi impor energi.
Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 sebesar 5,47 persen patut disyukuri, tetapi penyusutan konsumsi rumah tangga 0,57 persen dari kuartal sebelumnya tidak boleh diabaikan.
BPS menyebut penurunan itu pola musiman setelah liburan dan hari besar di kuartal II; secara tahunan konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,04 persen.
“Kami akan mengawal agar kebijakan fiskal dan moneter melindungi ekspor, daya beli, dan stabilitas ekonomi rakyat,” pungkasnya.