Bandung (04/11) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa pendidikan pemilih berkelanjutan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun demokrasi yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat.
Menurut Ahmad Heryawan, demokrasi tidak cukup hanya ditandai dengan terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lebih dari itu, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran, pengetahuan, serta integritas masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Hal tersebut disampaikan Kang Aher, sapaan akrab politisi senior PKS, dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Sutanraja, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa, 3 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Kang Aher menekankan bahwa pendidikan politik kepada masyarakat tidak boleh hanya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu. Edukasi pemilih harus menjadi agenda berkesinambungan agar masyarakat semakin memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
“Pendidikan pemilih tidak boleh hanya dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu. Edukasi politik harus menjadi proses berkelanjutan agar masyarakat semakin cerdas, rasional, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya,” tegas Kang Aher kepada wartawan.
Ia menjelaskan, demokrasi memiliki hubungan erat dengan kedaulatan rakyat. Secara prinsip, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus sumber legitimasi pemerintahan. Karena itu, pemilu menjadi instrumen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara.
Namun, partisipasi masyarakat tidak cukup hanya diukur dari kehadiran di tempat pemungutan suara (TPS). Pemilih juga harus memiliki kemampuan menilai calon pemimpin berdasarkan rekam jejak, integritas, kompetensi, serta program kerja yang ditawarkan.
Menurutnya, pemilih yang memiliki pemahaman politik memadai akan lebih mampu menentukan pilihan secara objektif dan tidak mudah terpengaruh kepentingan sesaat.
Pemilih Cerdas Harus Kritis terhadap Informasi
Salah satu perhatian utama dalam pendidikan pemilih berkelanjutan adalah membangun karakter masyarakat yang rasional dan kritis dalam menentukan pilihan politik.
Kang Aher mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan popularitas, kedekatan emosional, maupun kepentingan kelompok sebagai satu-satunya dasar dalam memilih pemimpin.
Masyarakat perlu membiasakan diri mencari informasi dari berbagai sumber tepercaya, mempelajari visi dan misi kandidat, serta memahami program kerja yang ditawarkan sebelum menentukan pilihan.
Di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial, kemampuan menyaring informasi juga menjadi kebutuhan penting. Hoaks dan disinformasi politik berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat, memicu polarisasi, bahkan mengganggu persatuan.
Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya. Literasi digital harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi politik.
Tolak Politik Uang, Kedepankan Integritas
Selain kecerdasan dalam menentukan pilihan, integritas pemilih menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Kang Aher menyoroti praktik politik uang yang dapat merusak kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan. Pemilih seharusnya tidak menggadaikan hak politiknya demi imbalan materi atau kepentingan jangka pendek.
Rekam jejak, kejujuran, kapasitas kepemimpinan, prestasi, dan komitmen terhadap kepentingan publik harus menjadi pertimbangan dalam menilai calon pemimpin.
Pemilih juga perlu menghormati perbedaan pilihan politik dan menjaga etika demokrasi. Perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah persaudaraan maupun merusak hubungan sosial di tengah masyarakat.
Generasi Muda Punya Peran Strategis
Dalam membangun budaya demokrasi yang sehat, generasi muda juga memiliki posisi strategis. Mereka bukan hanya menjadi kelompok pemilih, tetapi juga dapat berperan sebagai agen edukasi politik di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Generasi muda diharapkan mampu ikut menangkal penyebaran hoaks, mengawasi proses demokrasi, serta mendorong tumbuhnya budaya politik yang santun dan bertanggung jawab.
Pendidikan demokrasi, lanjutnya, perlu dibangun melalui sinergi keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Keluarga menjadi tempat pembentukan karakter dan integritas, sekolah memberikan pemahaman kewarganegaraan, sedangkan masyarakat menjadi ruang untuk mempraktikkan nilai-nilai demokrasi.
Dengan pendidikan yang berkesinambungan, kesadaran politik masyarakat diharapkan semakin meningkat sehingga demokrasi tidak hanya berlangsung saat pemilu, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
Dihadiri Anggota KPU Jawa Barat dan Sejumlah Tokoh
Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 tersebut turut dihadiri anggota KPU Jawa Barat, Abdullah Syafei.
Hadir pula Syam Zamiat Nursyamsi selaku Ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik; Abdur Rozaq; Ahmad Rosadi, anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM; serta Griebaldi, anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
Selain itu, hadir Yohanes Paulus Indartono, anggota Divisi Hukum dan Pengawasan; Hadian Febrianto, Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Bandung; serta Gun Gun Gunawan, Tenaga Ahli Anggota DPR.
Kegiatan tersebut dipandu Iman Budiman sebagai moderator.
Melalui sosialisasi tersebut, pendidikan pemilih diharapkan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi mampu mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
Pesan yang ditekankan Ahmad Heryawan adalah bahwa demokrasi berkualitas membutuhkan pemilih yang cerdas, sementara demokrasi yang bermartabat harus ditopang oleh masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan kepentingan bersama.