Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Fraksi PKS Terima Aspirasi Pemkab Alor, Siap Fasilitasi Komunikasi Pembangunan dengan Pemerintah Pusat

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (03/11) — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menerima aspirasi dari jajaran Pemerintah Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), terkait berbagai kebutuhan pembangunan daerah, khususnya peningkatan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur pendukung yang dinilai masih belum memadai.

Aspirasi tersebut disampaikan oleh perwakilan Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Alor sebagai bagian dari upaya memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Ledia menekankan pentingnya kesiapan perencanaan dan kelengkapan dokumen pendukung agar berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku di tingkat pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempersiapkan proposal secara matang, termasuk memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut penting agar setiap usulan dapat segera ditindaklanjuti ketika terdapat peluang penganggaran dan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat.

Ledia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah. Untuk sejumlah fasilitas publik, termasuk puskesmas dan infrastruktur pemerintahan, proses pengusulan perlu memperhatikan persyaratan serta rekomendasi dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, Ledia mendorong pemerintah daerah untuk terus memperbaiki sistem perencanaan, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan setiap program yang diajukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan DPR RI dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Fraksi PKS DPR RI dalam menjembatani aspirasi pemerintah daerah agar kebutuhan pembangunan masyarakat dapat memperoleh perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran nasional.