Takalar (16/10) — Kabar tentang lembaga pemasyarakatan (lapas) akhir-akhir ini cukup menarik perhatian publik di Indonesia. Salah satu yang paling mencuat adalah kasus rumah “mewah” di Lapas Cibinong beberapa waktu lalu. Kasus ini viral dan diketahui publik secara luas berkat inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI ke lapas tersebut.
⠀
Sejak pemerintahan Presiden Prabowo resmi berjalan pada 2024, lapas sebenarnya telah menjadi salah satu objek program perbaikan. Cukup banyak masalah di sana, masalah yang tak usai sejak beberapa kepemimpinan sebelumnya.
⠀
Yang selalu disorot dari lapas adalah kapasitasnya. Sudah tak memadai di tengah populasi tahanan yang terus membesar. Akibatnya, lapas sesak oleh narapidana.
⠀
Sementara itu, petugas di lapas juga lebih sedikit. Satu sipir berbanding 20 hingga 30 narapidana. Bahkan, bisa lebih besar jika dicermati lebih jauh di lapangan. Overkapasitas inilah yang dinilai sebagai sumber masalah dan berkembang ke persoalan lain, seperti peredaran narkoba, bisnis fasilitas, dan lain sebagainya.
⠀
Overkapasitas juga sering menjadi sumber tekanan psikis bagi narapidana yang membuat proses pembinaan di lapas kian rumit. Atas dasar itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, mengunjungi Lapas Kelas IIB Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), baru-baru ini.
⠀
Kejadian bunuh diri seorang warga binaan di lapas itu beberapa waktu lalu menarik perhatiannya. Ia kemudian meminta keterangan dari petugas dan narapidana yang menjadi saksi atas perkara tersebut di Lapas Takalar pada Senin (12/10/2026).
⠀
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyimpulkan bahwa kejadian tersebut murni bunuh diri, yang juga dikuatkan oleh hasil penyidikan dari kepolisian setempat yang telah terbit sebelumnya. Menurutnya, perkara ini tak lepas dari masalah psikis yang umumnya hanya bisa diselesaikan melalui pendampingan psikiater serta proses pembinaan mental dan kerohanian di dalam lapas.
⠀
“Tekanan psikis sangat ditentukan oleh kemampuan individu mengendalikan pikiran dan emosinya. Dan penyelesaiannya hanya bisa disentuh dari aspek psikologis dan kerohanian. Bagi narapidana yang beragama Islam, melalui kegiatan pengajian dan pembinaan agama oleh ustaz-ustaz di musala lapas. Yang non-Islam, Kristen misalnya, seperti korban, dibina oleh pendeta melalui gereja lapas,” jelasnya.
⠀
Karena itu, Meity meminta pihak lapas agar pembinaan kerohanian ditingkatkan. Ia juga menyoroti dan mempertanyakan efektivitas program pembinaan moral di lapas yang terpusat.
⠀
“Program itu terlalu ditentukan dari atas. Idealnya, program pembinaan moral ini diserahkan kewenangannya ke lapas masing-masing agar bisa menyusun program sesuai kebutuhan lokal. Lapas juga bisa menentukan pembina rohani dari daerah yang lebih memahami kultur daerah narapidana sebagai objek pembinaan,” terangnya.
⠀
Meity berharap pemerintah memberikan perhatian lebih pada persoalan ini.
⠀
“Narapidana adalah mereka yang telah mendapatkan vonis hukuman secara tetap dari pengadilan. Mereka menjalani hukuman serta mendapatkan pembinaan di pemasyarakatan untuk persiapan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pembinaan kerohanian ini sangat penting,” pungkasnya saat ditemui awak media di sela-sela kegiatan pada Jumat (16/10/2026) di Makassar.