Jakarta (16/10) — Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI (BNPP) mematangkan kebijakan tata kelola keimigrasian dan konsep operasional pelabuhan internasional pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Pembahasan diarahkan untuk mempercepat operasional PLBN Sebatik dengan sistem antarpelabuhan (port to port) melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L).
⠀
Forum tersebut melibatkan Staf Khusus Bidang Politik dan Kemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Kepala Badan Kebijakan Transportasi, serta jajaran BNPP RI.
⠀
Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, pada 28 September 2026 mengatakan bahwa PLBN Sebatik memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sebagian besar PLBN lainnya karena merupakan PLBN laut. Karakteristik serupa juga terdapat di PLBN Serasan sehingga pola pengelolaannya perlu menyesuaikan kondisi geografis, mobilitas masyarakat, serta arus orang dan barang di masing-masing wilayah. PLBN Sebatik ini karakteristiknya berbeda karena merupakan PLBN laut.
⠀
Menyikapi kebijakan BNPP di atas, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah BNPP RI yang terus mematangkan kebijakan tata kelola keimigrasian dan konsep operasional pelabuhan internasional pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
⠀
Percepatan operasional PLBN Sebatik merupakan langkah strategis dalam memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini memiliki interaksi sosial dan ekonomi yang sangat erat dengan wilayah negara tetangga.
⠀
“Perbatasan bukan halaman belakang Indonesia, melainkan beranda terdepan yang mencerminkan kedaulatan negara. Karena itu, penguatan tata kelola dan percepatan operasional PLBN Sebatik harus menjadi prioritas untuk menghadirkan pelayanan publik yang efektif, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.
⠀
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai pendekatan lintas kementerian dan lembaga tersebut sangat penting mengingat pengelolaan perbatasan tidak hanya menyangkut aspek keimigrasian, tetapi juga transportasi, kepabeanan, karantina, keamanan, perdagangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
⠀
Selain itu, karakteristik unik PLBN Sebatik berbeda dengan sebagian besar PLBN lain di Indonesia karena berbasis pelabuhan laut. Karakteristik serupa juga terdapat pada PLBN Serasan sehingga pola pengelolaan dan operasionalnya memerlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan, aktivitas pelayaran, serta mobilitas masyarakat lintas batas.
⠀
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan pengoperasian PLBN Sebatik. Kehadiran negara di wilayah perbatasan harus diwujudkan melalui sistem pelayanan yang terintegrasi sehingga arus orang dan barang dapat berjalan lancar, namun tetap menjamin keamanan dan kedaulatan negara. PLBN Sebatik merupakan PLBN laut yang memiliki tantangan dan kebutuhan berbeda dibandingkan PLBN darat. Oleh karena itu, desain kebijakan dan operasionalnya harus adaptif terhadap karakter wilayah kepulauan, pola pergerakan masyarakat, serta dinamika perdagangan lintas batas yang berkembang di kawasan tersebut,” tegas Anggota Pansus Daerah Kepulauan DPR RI ini.
⠀
Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini menambahkan bahwa optimalisasi PLBN Sebatik tidak hanya berdampak pada penguatan pengawasan perbatasan, tetapi juga berpotensi menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi kawasan.
⠀
Dengan sistem layanan yang lebih baik, aktivitas perdagangan, pariwisata, investasi, dan logistik di wilayah perbatasan dapat berkembang lebih cepat. Oleh karena itu, kita mendorong agar seluruh proses perencanaan dan implementasi operasional PLBN Sebatik dilakukan secara terukur, melibatkan pemerintah daerah, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang selama ini menjadi pelaku utama aktivitas lintas batas.
⠀
“Pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan tidak semata-mata sebagai instrumen pengamanan wilayah, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kehadiran PLBN yang berfungsi optimal akan membuka peluang usaha, meningkatkan daya saing daerah, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat perbatasan. Keberhasilan PLBN Sebatik akan menjadi contoh penting bagi pengelolaan perbatasan maritim Indonesia. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa aspek regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan layanan publik dapat berjalan secara sinergis sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.