Jakarta (08/10) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet dari Dapil Jawa Barat IV, meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka terkait isu impor beras yang beredar di tengah klaim Indonesia telah mencapai swasembada pangan.

Hal tersebut disampaikan Slamet dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-10 DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Slamet menegaskan bahwa Fraksi PKS pada prinsipnya mendukung program swasembada pangan yang menjadi salah satu agenda pemerintah. Namun, menurutnya, informasi mengenai adanya beras impor perlu segera dijelaskan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Kita sangat mendukung program yang mulia dari Pak Presiden terkait dengan swasembada pangan. Tentunya di tengah-tengah info yang memang kita swasembada pangan, tetapi ada informasi yang kemudian agak kita perlu perhatikan, yaitu adanya isu kita ada impor beras,” ujar Slamet.

Ia menilai pemerintah perlu memberikan klarifikasi berdasarkan data dan fakta yang jelas, terlebih persoalan beras berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, perdebatan mengenai status impor tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup.

“Urusannya dengan urusan perut, tidak perlu kemudian kita juga saling klaim. Kalau memang faktanya seperti itu, bagaimana ke depan kita antisipasi agar kemudian swasembada menjadi target kita, tetapi kebutuhan perut rakyat kita terpenuhi. Itu menjadi hal yang paling utama,” ujar Slamet.

Karena itu, Slamet mendesak pemerintah segera menjelaskan duduk perkara isu impor beras tersebut secara gamblang, sekaligus memastikan kebijakan pangan nasional tetap berjalan dengan target swasembada tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

“Isu yang beredar ini pemerintah harus segera memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan, sebenarnya duduk permasalahannya ada di mana dan seperti apa,” tegasnya.