Jakarta (09/09) — Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan melakukan peninjauan langsung ke Pos Lintas Batas Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, untuk mempercepat pembukaan jalur perlintasan perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia. Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP Budi Setyono pada 25 Juni 2026 ini bertujuan menindaklanjuti komitmen lintas sektor guna memetakan mobilitas orang dan barang serta mendorong pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan. Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga mengunjungi Pos Kawalan Sempadan Telok Melano di wilayah Malaysia, dan mengusulkan agar peresmian pembukaan border dilakukan secara bersamaan oleh kedua negara pada momentum setelah perayaan hari kemerdekaan masing-masing negara di bulan Agustus 2026.

Mengomentari kebijakan BNPP tersebut di atas, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendukung langkah Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang melakukan peninjauan langsung ke Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sebagai bagian dari upaya percepatan pembukaan jalur perlintasan darat antara Indonesia dan Malaysia. Pembukaan jalur perlintasan Temajuk–Telok Melano merupakan langkah strategis yang tidak hanya akan memperkuat konektivitas antarnegara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata, serta kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

“Kami mendukung penuh langkah BNPP yang terus mendorong percepatan pembukaan jalur perlintasan Temajuk–Telok Melano. Kawasan perbatasan harus dipandang sebagai beranda depan negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kerja sama regional,” ungkap Kang Aher saat diwawancara, Kamis (6/8/2026).

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai langkah koordinasi lintas negara tersebut sangat penting karena pengelolaan kawasan perbatasan memerlukan kesepahaman, sinkronisasi kebijakan, serta dukungan kelembagaan yang kuat dari kedua pihak. Di mana selama ini masyarakat di kawasan Temajuk memiliki hubungan sosial, budaya, dan ekonomi yang cukup erat dengan masyarakat di wilayah Sarawak, Malaysia. Oleh sebab itu, keberadaan jalur perlintasan resmi akan memberikan kemudahan mobilitas sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi secara legal dan teratur. Selain itu, pengembangan konektivitas perbatasan merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pusat dan daerah terluar. Selama ini, banyak kawasan perbatasan yang memiliki potensi ekonomi besar, tetapi belum berkembang optimal akibat keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung.

“Pembukaan jalur perlintasan internasional tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan sistem keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, serta berbagai mekanisme pelayanan lintas batas lainnya. Karena itu, koordinasi yang intensif antara Indonesia dan Malaysia menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasinya. Pembukaan jalur resmi akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Mobilitas orang dan barang menjadi lebih mudah, biaya logistik dapat ditekan, peluang usaha meningkat, dan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan dapat berkembang lebih cepat. Kawasan perbatasan harus menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru. Dengan konektivitas yang lebih baik, investasi akan lebih mudah masuk, sektor perdagangan akan berkembang, pariwisata akan tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Terakhir, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024–2029 Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini menyambut baik usulan agar peresmian pembukaan jalur perlintasan Temajuk–Telok Melano dilakukan secara bersamaan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia setelah peringatan Hari Kemerdekaan masing-masing negara pada Agustus 2026. Momentum tersebut memiliki nilai simbolis yang kuat sebagai wujud komitmen kedua negara dalam mempererat hubungan bilateral, memperkuat kerja sama kawasan perbatasan, serta meningkatkan konektivitas masyarakat lintas negara. Oleh karena itu, kita turut memberikan perhatian terhadap pengelolaan kawasan perbatasan dan pemerintahan daerah, serta berharap pembukaan jalur perlintasan ini juga diikuti dengan penguatan berbagai fasilitas pendukung, termasuk layanan keimigrasian, karantina, keamanan, transportasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Keberhasilan pembangunan perbatasan tidak hanya diukur dari keberadaan infrastruktur fisik, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia.

“Peresmian bersama akan menjadi simbol persahabatan dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, hal tersebut menunjukkan komitmen kedua negara dalam membangun kawasan perbatasan yang aman, maju, dan sejahtera. Kita ingin kawasan perbatasan menjadi etalase kemajuan bangsa. Oleh karena itu, setiap pembangunan yang dilakukan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kedaulatan negara, serta perluasan kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara tetangga. Kita optimistis bahwa pembukaan jalur perlintasan Temajuk–Telok Melano akan menjadi tonggak penting dalam penguatan konektivitas regional di Kalimantan sekaligus mendukung visi pembangunan kawasan perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPP, serta dukungan Pemerintah Malaysia, kita berharap jalur perlintasan ini dapat segera beroperasi dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan hubungan persahabatan yang semakin erat antara Indonesia dan Malaysia,” demikian tutup Kang Aher.