Jakarta (12/05) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menyoroti persoalan pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (12/05) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Meitri mengatakan bahwa selama masa reses dirinya melakukan peninjauan langsung ke sejumlah tempat pemrosesan akhir (TPA) di daerah pemilihannya di Mojokerto Jawa Timur untuk memantau kondisi riil pengelolaan sampah di lapangan.

“Kami baru saja menyelesaikan reses di Mojokerto. Kami menemukan bahwa masih ada TPA yang mengalami overcapacity sehingga membutuhkan pembenahan dari segi tata kelola dan dukungan sarpras untuk menunjang operasional,” jelas Meitri.

Menurutnya, persoalan sampah bukan hanya terjadi di daerah tertentu, tetapi telah menjadi persoalan nasional yang membutuhkan solusi komprehensif dan keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat.

“Persoalan penanganan sampah tidak hanya terjadi di dapil saya, tetapi telah menjadi isu nasional. Untuk itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan TPA semata, tetapi juga bagaimana kita perlu mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat agar target pengurangan sampah dapat dicapai sejak dari hulunya,” lanjutnya.

Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini menambahkan, masyarakat perlu diedukasi tentang bagaimana cara memilah sampah rumah tangga, baik sampah organik, anorganik, plastik, maupun limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

“Mengedukasi masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan itu sangat penting. Namun, tidak cukup hanya sampai disitu. Perlu juga ditekankan tentang pentingnya membangun pengetahuan masyarakat agar ‘melek sampah’, yakni pengetahuan soal bagaimana menyikapi berbagai jenis sampah, misalnya sampah organik maupun anorganik, sampah dengan kandungan B3 maupun plastik, dimana masing-masing mereka memerlukan perlakuan yang jelas berbeda,” jelasnya.

Lebih lanjut, Politisi PKS itu berharap kehadiran menteri baru di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dapat membawa solusi nyata terhadap persoalan sampah dan pencemaran lingkungan di Indonesia.

“Mudah-mudahan Menteri baru di KLH bisa mewujudkan kebijakan-kebijakan yang solutif terkait penanganan sampah dan memastikan amanat Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang Bebas Sampah dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya,” katanya.

Meitri juga berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan dan langkah nyata yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam penanganan limbah dan pencemaran lingkungan.

“Komisi XII DPR akan mendukung dan mengawal kinerja Menteri Lingkungan Hidup yang baru agar dampak positifnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal itu bisa dimulai dengan memastikan masalah sampah dan pencemaran lingkungan dapat tertangani dengan baik,” pungkasnya.