Jakarta (07/03) — Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menginstruksikan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk memantau harga bahan pokok di pasar setiap hari selama bulan Ramadan. Hal ini merespons lonjakan harga cabai, daging, dan bawang yang melampaui Harga Eceran Tertinggi di tingkat distributor. Tomsi (23/02/2026) meminta tindakan hukum tegas terhadap spekulan dan mendorong Bulog menambah stok beras di wilayah terdampak kenaikan harga. Langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat agar perayaan Lebaran tetap stabil dari sisi biaya.
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendorong Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) untuk menginstruksikan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar memantau harga bahan pokok di pasar secara harian selama bulan Ramadan. Langkah ini merupakan respons atas lonjakan harga sejumlah komoditas seperti cabai, daging, dan bawang yang dilaporkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat distributor.
“Pengawasan intensif diperlukan agar kenaikan harga tidak membebani masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Ramadan dan Lebaran adalah momentum penting bagi umat Islam. Negara harus hadir memastikan stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Kang Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor harus diperkuat, termasuk tindakan hukum tegas terhadap spekulan yang memanfaatkan momentum kenaikan permintaan untuk meraup keuntungan tidak wajar. Oleh karena itu, optimalisasi peran Perum Bulog dalam menambah stok beras di wilayah terdampak kenaikan harga guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan.
Baca juga: Riyono Tegaskan Komisi IV DPR RI Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan, Pastikan Tetap Terjangkau
“TPID diharapkan aktif melakukan operasi pasar, pemantauan distribusi, serta memastikan transparansi rantai pasok dari distributor hingga pengecer. Dengan pengawasan harian, potensi gejolak harga dapat diantisipasi lebih cepat dan tepat,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 daerah pemilihan Jawa Barat II ini menegaskan bahwa sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pemerintahan daerah, Komisi II DPR RI akan terus memantau langkah pengendalian inflasi di daerah agar kebijakan yang diambil efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Stabilitas harga adalah bagian dari stabilitas sosial. Kita ingin masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Lebaran dengan tenang tanpa tekanan lonjakan biaya kebutuhan pokok,” demikian tutup Kang Aher mengakhiri wawancara.