Jakarta (10/02) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan bahwa kesiapan stok pangan menjelang bulan suci Ramadan harus diiringi dengan keadilan distribusi dan keterjangkauan harga di tingkat masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (10/02), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Johan menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI telah melakukan pertemuan dengan mitra kerja di sektor pangan dan memperoleh kepastian bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman untuk menghadapi Ramadan dan hari-hari besar keagamaan.
“Kami sudah bertemu dengan mitra pangan kemarin di Komisi IV dan mendapatkan kepastian bahwa insya Allah stok pangan memasuki Ramadan ini dalam kondisi yang aman,” ujar Johan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa perhatian negara tidak boleh berhenti pada aspek ketersediaan stok semata. Menurutnya, tantangan utama justru terletak pada distribusi yang adil dan harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat.
“Negara tidak cukup berhenti pada bicara tentang stok pangan. Tantangan terbesar kita adalah soal keadilan distribusi dan keterjangkauan harga di tingkat masyarakat,” tegasnya.
Johan berharap pemerintah benar-benar fokus memastikan distribusi pangan berjalan merata sehingga stok yang dinyatakan aman dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
“Stok pangan yang cukup dan aman itu harus bisa diterima oleh masyarakat dan bisa dibeli oleh masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah agar meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti penimbunan dan permainan harga, terutama menjelang Ramadan.
“Aktivitas-aktivitas soal distribusi, penimbunan, dan permainan harga ini harus betul-betul diperhatikan dan dihilangkan,” kata Johan.
Menurutnya, perlindungan negara terhadap masyarakat dalam urusan pangan menjadi kunci agar umat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang tanpa kekhawatiran akan ketersediaan dan harga bahan pangan.
“Masyarakat harus diberikan perlindungan atas ketersediaan, keamanan, serta keterjangkauan pangan,” pungkas Johan.