Jakarta (08/07) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Haris menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan program ketenagakerjaan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan pekerja sektor informal.

Menurutnya, sejumlah tantangan masih mengemuka dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan, di antaranya keterbatasan anggaran yang berdampak pada rendahnya realisasi pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap program memiliki dampak langsung bagi masyarakat, dan tidak terkendala oleh mekanisme anggaran yang kaku,” ujar Haris.

Ia juga menyoroti peningkatan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor, yang menuntut adanya kebijakan tanggap berupa pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) bagi pekerja terdampak.

Haris mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas kementerian untuk menangani isu tersebut secara terkoordinasi.

Terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Haris mendorong agar revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) diarahkan pada pemenuhan kebutuhan industri masa depan, seperti sektor digital, teknologi informasi, dan ekonomi hijau.

Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan untuk memastikan lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang relevan dan terserap di pasar kerja.

Di sisi lain, Muh Haris mengingatkan agar perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga mencakup pekerja informal dan migran.

“Pemerintah perlu menghadirkan rasa keadilan dan perlindungan yang merata bagi seluruh lapisan tenaga kerja,” tandasnya.