Jakarta (07/07) — Anggota Fraksi PKS DPR RI, drh. H. Slamet menyampaikan pandangan konstruktif terhadap rencana anggaran pertanian tahun 2026 yang telah diajukan pemerintah.
Dalam pernyataannya, Slamet menyoroti anggaran sebesar Rp13,7 triliun yang dinilai masih jauh dari harapan dan kebutuhan nyata sektor pertanian nasional.
“Anggaran ini tentunya jauh dari harapan. Namun jika saya berbaik sangka kepada Presiden, mungkin saat ini memang sedang ditunggu pengajuan program yang benar-benar sesuai dengan visi Astacita,” ujar Anggota Komisi lV DPR RI
Fraksi PKS, imbuh Slamet, akan mendukung pengajuan anggaran tambahan sebesar Rp44,6 triliun dengan catatan bahwa setiap program yang diusulkan harus sesuai dan mendukung kerangka besar pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.
Slamet juga memberikan catatan penting terkait keseimbangan dalam pemenuhan gizi masyarakat. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir pemerintah terlalu fokus pada pemenuhan karbohidrat, sementara konsumsi protein masih belum menjadi prioritas.
“Di tahun 2026, kita perlu mendorong peningkatan konsumsi protein. Kalau hari ini kita masih impor sapi itu sebetulnya adalah peluang besar untuk kita tutup dengan memperkuat peran balai inseminasi buatan seperti di Singosari. Dengan dukungan regulasi dan anggaran yang memadai, kita sangat mungkin memenuhi kebutuhan itu dari produksi dalam negeri,” tegasnya.
Selain produksi, Slamet juga menekankan pentingnya pengendalian penyakit ternak, terutama PMK. Ia mengapresiasi semangat tim teknis yang menargetkan Indonesia bebas PMK tanpa vaksin pada 2035 target ambisius yang dinilai sangat mungkin tercapai jika didukung penuh oleh pemerintah.
“Proses peternakan harus dikawal dari hulu ke hilir. Target bebas PMK dalam 10 tahun ke depan bukan hanya sebatas di atas kertas, tapi harus disertai dengan dukungan nyata dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Di luar pembahasan anggaran, Anggota Komisi lV DPR RI juga menyinggung amanat dalam Undang-Undang No. 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menginstruksikan pemerintah untuk membentuk Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SKHN). Hingga kini, sistem tersebut belum juga terealisasi.
“Itu mandat undang-undang yang belum terlaksana. Tolong ini menjadi perhatian dan segera dianggarkan agar sistem kesehatan hewan nasional segera terbentuk,” pungkas Anggota Fraksi PKS
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PKS berharap anggaran tahun 2026 tidak hanya sekadar nominal, tetapi benar-benar mencerminkan komitmen untuk mencapai swasembada protein dan penguatan sektor pertanian nasional secara menyeluruh.