Surabaya (6/7) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, menyampaikan pandangannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pilkada.

Ia menekankan pentingnya menjaga fokus pengabdian kepada masyarakat di tengah dinamika hukum dan politik yang berkembang.

Reni Astuti mengajak para kepala daerah dan anggota legislatif untuk tetap fokus menjalankan visi dan misi pembangunan di wilayah masing-masing.

“Jangan sampai masyarakat tertinggal hanya karena kita larut dalam perdebatan politik,” kata Reni Astuti di temui Suara Merdeka Surabaya usai acara Launching Buku “Menjadi Cahaya” yang digagas Badan Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Minggu, 6 Juli 2025 di Kota Lama, Surabaya

Di kesempatan itu, Reni juga menyoroti perdebatan seputar kewenangan MK dalam memutus jadwal pemilu dan dampaknya terhadap masa jabatan kepala daerah dan DPRD yang diperpanjang.

Ia menyampaikan, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan masa jabatan lima tahun untuk jabatan eksekutif dan legislatif.

Meski demikian, Reni berpandangan, jika keputusan MK bersifat final dan harus dijalankan, maka solusi terbaik adalah memperpanjang masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang saat ini menjabat, bukan menggantinya dengan pejabat sementara (Plt) atau penjabat (Pj).

Reni juga mengungkapkan, bahwa kualitas pemilu menjadi pertimbangan penting dalam putusan MK, termasuk peningkatan partisipasi publik dan kesiapan partai politik.

“Jika pemisahan pemilu dimaksudkan agar proses politik lebih berkualitas dan partisipatif, tentu itu harapan kita semua,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Reni mengajak semua politisi untuk tetap bekerja melayani rakyat dengan sungguh-sungguh.

“Apapun keputusannya nanti, kami siap menjalankan. Tapi yang utama adalah jangan sampai pengabdian kita kepada masyarakat terganggu. Tetap fokus pada janji politik dan amanah yang telah diberikan rakyat,” tutup Reni.