Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Aleg PKS Alifudin Dorong Peningkatan Standar Keamanan Pariwisata Nasional

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (06/07) — Menanggapi meningkatnya jumlah kecelakaan di lokasi wisata di berbagai daerah di Indonesia, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Dapil Kalimantan Barat I, Alifudin menyampaikan keprihatinan mendalam dan menegaskan perlunya langkah konkret untuk menjamin keselamatan para wisatawan.

Menurutnya, pariwisata bukan hanya soal keindahan alam dan budaya, tetapi juga soal jaminan keamanan dan kenyamanan bagi semua pengunjung.

“Kita sangat prihatin dengan sejumlah insiden kecelakaan di tempat wisata, baik yang disebabkan oleh kelalaian pengelola, kurangnya infrastruktur pendukung, maupun ketidaksiapan dalam menghadapi situasi darurat. Keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan pariwisata,” ujar Alifudin.

Sebagai anggota Komisi VII yang membidangi pariwisata,industri dan UMKM, Alifudin menekankan perlunya pendekatan kolaboratif antara kementerian pariwisata, kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha wisata untuk membentuk standar operasional prosedur (SOP) keamanan yang terpadu dan mengikat.

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini dan pemantauan di kawasan wisata rawan.

“Indonesia memiliki potensi wisata luar biasa, namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak lokasi wisata masih minim pengawasan teknis dan tidak dilengkapi dengan sistem mitigasi risiko. Kita perlu sistem terpadu yang menggabungkan data, teknologi, dan pelatihan SDM agar bisa mencegah kecelakaan, bukan hanya bereaksi setelah kejadian,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Alifudin mendorong Komisi VII untuk bersinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mengembangkan sistem monitoring berbasis sensor dan AI yang dapat diterapkan di destinasi wisata alam, seperti pantai, gunung, dan air terjun.

Ia juga mengusulkan adanya alokasi anggaran khusus dalam APBN untuk peningkatan infrastruktur keamanan di daerah wisata yang padat pengunjung.

Selain aspek teknologi, Alifudin menekankan pentingnya edukasi dan pelatihan kepada pengelola wisata dan masyarakat sekitar, agar mereka memiliki kesiapan dalam menghadapi kondisi darurat.

“Keselamatan tidak hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Diperlukan pelatihan rutin, simulasi evakuasi, serta penyediaan fasilitas tanggap darurat yang memadai,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Alifudin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan keamanan sebagai elemen utama dalam strategi pengembangan pariwisata nasional.

“Kita ingin wisatawan datang dengan senang, pulang dengan selamat, dan kembali lagi dengan keyakinan bahwa Indonesia aman untuk dikunjungi. Untuk itu, mari kita bangun pariwisata yang tidak hanya indah, tapi juga aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.