Jakarta (04/07) — Sebanyak 15 orang perwakilan Komunitas Bank Sampah dari Kabupaten Bekasi menyampaikan aspirasi mereka terkait penanganan sampah dan pemberdayaan masyarakat kepada Fraksi PKS DPR RI.
Aspirasi ini diterima langsung oleh Anggota Komisi XII DPR RI, H. Jalal Abdul Nasir, Ak., di Ruang Pleno Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan komunitas menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi masih menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah.
Setiap harinya, daerah tersebut menghasilkan sekitar 2.000 ton sampah, namun baru sekitar 800 ton yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah setempat. Sisanya, sekitar 1.200 ton, kerap menumpuk di sungai, laut, atau dibakar secara tidak terkontrol.
Menanggapi hal tersebut, Jalal Abdul Nasir menyampaikan dukungan dan menilai bahwa upaya komunitas ini sejalan dengan arahan Presiden RI mengenai pentingnya pengelolaan sampah sebagai ciri negara maju.
“Kita fokus satu dulu: bagaimana Bank Sampah Induk bisa segera diwujudkan. Kita juga harus lebih memperluas pemanfaatan maggot untuk mengelola sampah organik,” ujar Jalal.
Ia mendorong agar komunitas segera melakukan audiensi dengan Bupati Bekasi untuk memastikan program ini sejalan dengan kebijakan daerah. Ia juga menyarankan agar pengadaan peralatan pengelolaan sampah dapat didukung melalui pembiayaan pemerintah daerah.
“Saya sarankan dibuat audiensi resmi ke Bupati. Ide ini sangat baik dan perlu dikawal agar menjadi kebijakan daerah yang terintegrasi,” tambahnya.
Terkait aspirasi peningkatan ekonomi melalui produk daur ulang, Jalal juga mendorong penguatan pemasaran dan peningkatan kualitas produk. Ia menyatakan kesiapan untuk mendukung pelatihan digital marketing agar produk hasil olahan sampah dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
“Saya siap mensupport pelatihan digital marketing. Yang penting, pelatihan ini harus dimanfaatkan secara maksimal dengan kedisiplinan dan komitmen untuk terus berkembang,” tegasnya.
Jalal menegaskan pentingnya melakukan audiensi ke pemerintah daerah sebelum Desember 2025 agar proses dukungan terhadap program ini bisa segera ditindaklanjuti. Ia menyampaikan, jika sampai Desember belum ada respons dari pemerintah daerah, maka ia akan mencarikan solusi alternatif agar inisiatif ini tetap dapat berjalan.