Jakarta (05/07) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merespons cepat kabar keterisolasian Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Pulau Enggano, salah satu pulau terluar Indonesia yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan informasi mengalami kesulitan akses transportasi dan kekurangan pasokan logistik selama lebih dari empat bulan terakhir.

Situasi tersebut menimbulkan keprihatinan luas, terutama karena menyangkut aspek hak dasar warga negara seperti pangan, kesehatan, dan mobilitas.

“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kemendagri yang cepat tanggap dan turun langsung mengecek ke lapngan situasi di Pulau Enggano. Ini menunjukkan komitmen negara hadir dalam menjawab keluhan dan kebutuhan masyarakat di daerah terluar dan terpencil.” Ujar Kang Aher di komplek parlemen, Jakarta.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menegaskan bahwa isu keterisolasian wilayah terluar harus menjadi perhatian serius lintas kementerian dan lembaga negara. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan nasional yang berkeadilan, tidak boleh ada satu pun wilayah yang tertinggal secara akses dan pelayanan dasar.

“Pulau-pulau terluar seperti Enggano adalah beranda terdepan kedaulatan negara. Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sangat urgen, termasuk dalam hal transportasi laut dan udara, distribusi logistik, serta infrastruktur pelayanan publik.” Tegas Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini.

Terakhir, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini mendorong adanya langkah lanjutan berupa audit menyeluruh terhadap pola distribusi logistik, sistem transportasi, dan alokasi anggaran untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), khususnya di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil.

“Kami di Komisi II DPR RI siap untuk turut mengawal kebijakan yang berkeadilan dan berpihak pada penguatan otonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air,” demikian tutup Kang Aher.