Jakarta (04/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil NTB II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, dalam kapasitasnya sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, menyampaikan pandangannya dalam Rapat Panja Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif dan adaptif Pemerintah dalam merespons tingginya ketidakpastian global yang berpotensi berdampak pada ketahanan fiskal dan pelaksanaan APBN ke depan.
“Dinamika global semakin tidak menentu. Ketegangan geopolitik, perang tarif, fragmentasi ekonomi internasional, dan perlambatan pertumbuhan negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Eropa, adalah faktor-faktor yang nyata menekan kinerja perekonomian nasional,” ujar Abdul Hadi Rabu, (02ya/07/2025)
Menurutnya, APBN berperan sebagai alat stabilisasi (shock absorber) untuk melindungi perekonomian nasional dari gejolak global.
Oleh karena itu, ia menekankan agar Pemerintah tidak hanya mengandalkan kinerja APBN di Semester I, tetapi juga mulai menyiapkan langkah-langkah mitigasi konkret untuk Semester II, terutama terhadap risiko volatilitas nilai tukar, suku bunga global, dan potensi pelemahan ekspor.
“Perlu diperkuat bauran kebijakan antara fiskal dan moneter. Pemerintah harus lebih cepat menyesuaikan strategi fiskal untuk memastikan kesinambungan pembiayaan, menjaga daya beli rakyat, dan memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan,” ungkap Politisi PKS asal Lombok ini.
Abdul Hadi juga mendorong agar program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan revitalisasi layanan kesehatan tetap dijalankan secara efektif, tanpa terganggu oleh tekanan anggaran.
“Belanja pembangunan harus tetap berjalan, namun dengan fokus pada efisiensi, tepat sasaran, dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegas Abdul Hadi.
Menanggapi proyeksi yang disampaikan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, Abdul Hadi meminta agar pemerintah secara terbuka menyampaikan strategi mitigasi terhadap risiko fiskal, termasuk upaya memperluas basis penerimaan negara dan pengendalian utang.
“Kita tidak boleh abai terhadap beban bunga utang yang meningkat serta potensi pelebaran defisit akibat dinamika eksternal. Pemerintah perlu menyampaikan rencana kontinjensi yang konkret,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi juga mengingatkan agar belanja infrastruktur tetap diarahkan untuk mendukung ketahanan nasional, termasuk ketahanan pangan, konektivitas antarwilayah, dan pembangunan desa.
“Kita harus memastikan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan menyentuh daerah-daerah tertinggal, seperti NTB,” pungkasnya.
Rapat Panja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN, dan menjadi pijakan awal dalam pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026.