Jakarta (03/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, mendorong dilakukannya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), menyusul temuan dan indikasi berbagai penyimpangan yang berpotensi merugikan negara serta mencederai tujuan program ketahanan pangan nasional.
Hal ini disampaikan drh. Slamet dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian RI yang membahas evaluasi program SPHP dan distribusi beras nasional.
Menurutnya, terdapat indikasi kuat bahwa distribusi beras SPHP di lapangan banyak yang tidak tepat sasaran, akibat lemahnya pengawasan terhadap keberadaan outlet penyalur yang diduga fiktif.
“Kita tidak bisa membiarkan beras SPHP yang seharusnya membantu masyarakat berpenghasilan rendah justru dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi,” tegas Slamet.
Selain itu, ia juga menyoroti praktik pengurangan takaran timbangan dari batas yang telah ditetapkan. Hal ini bukan hanya melanggar ketentuan teknis, tapi juga berpotensi merugikan konsumen secara sistematis.
“Timbangan beras dikurangi, masyarakat dirugikan, dan negara ikut menanggung kerugian,” tambahnya.
Yang lebih memprihatinkan, Slamet mengungkapkan adanya potensi pengoplosan antara beras SPHP (medium) dengan beras premium yang kemudian dijual dengan harga beras premium. Praktik curang ini jelas mengkhianati semangat subsidi pangan dan harus segera ditindak tegas.
“Bapanas bersama Kementerian Pertanian dan Bulog harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap jalur distribusi beras SPHP dan menindak tegas para pelaku pelanggaran. Jika perlu, hadirkan sistem digitalisasi rantai pasok dan pelaporan secara real time,” ujar Slamet.
Ia juga mendesak Komisi IV untuk mendorong pembentukan tim pengawasan lintas sektor yang melibatkan KPK, BPK, dan aparat penegak hukum, demi menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan beras SPHP di masa depan.
“Ini bukan sekadar soal pangan, ini soal keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Jangan biarkan program bagus rusak karena pengawasan yang lemah,” pungkasnya.