Jakarta (03/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, S.T., memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian RI atas capaian kinerja dan komitmennya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (02/07/2025).
Rapat ini membahas dua agenda utama, yakni evaluasi pelaksanaan program kerja Kementerian Pertanian pada triwulan I dan II tahun anggaran berjalan, serta pembahasan terkait pembukaan blokir anggaran pada sejumlah pos Kementerian/Lembaga.
Dalam forum tersebut, Johan menyampaikan penghargaan Fraksi PKS atas dedikasi Menteri Pertanian yang secara aktif turun langsung ke berbagai daerah sentra produksi, guna memastikan pelaksanaan program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pak Menteri atas komitmen dan semangat beliau yang begitu gigih mengawal keinginan Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan pangan secepat-cepatnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti capaian produksi beras nasional yang saat ini mencapai stok tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
“Capaian ini tentu membanggakan, karena dari sisi stok kita sudah bisa memenuhi kebutuhan nasional dengan baik,” tambah Johan.
Namun demikian, ia meminta klarifikasi terkait pernyataan sebelumnya dari Menteri Pertanian yang menyebut potensi kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Menurut Johan, pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi publik dan perlu dijelaskan secara resmi.
“Mohon maaf, kami meminta Pak Menteri memberikan penjelasan resmi di forum ini. Pernyataan sebelumnya menimbulkan spekulasi. Bahkan Ketua Fraksi PKS, Pak Abdul Kharis, sempat menanyakan hal ini kepada Bappenas, dan mereka kerepotan menjelaskan tentang FPHP,” jelasnya.
Johan menekankan bahwa isu ini tidak hanya soal mafia pangan, tetapi menyangkut persoalan tata kelola lintas sektor dalam satu kabinet, termasuk pengawasan, tera ulang, labelisasi, hingga manajemen Bulog.
“Capaian stok tertinggi dalam 57 tahun jangan sampai dicederai oleh tata kelola yang lemah dan akhirnya menimbulkan kerugian negara yang besar,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya realisasi fisik pada sejumlah program strategis yang menjadi andalan dalam mewujudkan swasembada pangan. Ia menyebut bahwa program cetak sawah dan optimalisasi lahan baru terealisasi masing-masing sebesar 5,22% dan 11,99%.
“Kami tidak meragukan komitmen Pak Menteri, karena ini juga menjadi perhatian serius dari Pak Presiden. Namun, jika realisasi fisiknya rendah, target tanam dan produksi tentu akan terhambat,” kata Johan.
Ia juga mengkritisi rendahnya penyerapan pupuk dan benih. Hingga kini, realisasi subsidi pupuk baru mencapai 33,92%, sementara subsidi benih baru terserap sebesar 31,40%. Penyaluran benih pun baru bisa dilakukan setelah masa tanam kedua (MT-2), sehingga baru dimanfaatkan pada periode tanam berikutnya.
“Kami di Komisi IV bersama Kementerian hanya bisa menyalurkan benih setelah MT-2. Ini perlu dijelaskan, agar program strategis tidak terlambat dan tepat sasaran,” tutupnya.