Jakarta (01/07) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Jalal Abdul Nasir menyampaikan dua isu strategis yang tengah menjadi fokus pembahasan komisinya.

Hal tersebut disampaikan dalam wawancara eksklusif program PKS Legislative Report yang disiarkan langsung dari Gedung DPR RI.

Jalal menegaskan pentingnya pengawalan transisi energi bersih sebagai bagian dari agenda nasional menuju target net zero emission pada tahun 2060.

Ia menyampaikan bahwa dirinya baru saja mengikuti sejumlah agenda penting yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi ini.

“Baru-baru ini saya menghadiri peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Bondowoso, dan minggu lalu di Karawang, saya menghadiri peletakan batu pertama pabrik baterai listrik terpadu. Ini adalah langkah nyata yang menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sangat perhatian terhadap energi bersih,” ujar Jalal.

Selain transisi energi, isu kedua yang menjadi perhatian serius Komisi VII adalah peningkatan lifting minyak nasional.

Menurut Jalal, produksi minyak Indonesia harus ditingkatkan agar mampu mengantisipasi situasi global yang kian tidak menentu.

“Kondisi geopolitik dunia, seperti konflik Iran-Israel, dapat berdampak serius pada jalur distribusi energi global, terutama jika Selat Hormuz sampai terganggu. Oleh karena itu, SKK Migas dan seluruh kontraktor kerja harus bekerja keras tahun ini agar lifting minyak kita bisa naik signifikan,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung bahwa bulan Juli ini akan menjadi momentum penting dengan dimulainya pembahasan intensif terhadap Rencana Induk Pengelolaan Energi Nasional (RIPPN) 2026. Komisi VII, kata Jalal, akan memastikan agar kebijakan energi ke depan lebih berpihak pada rakyat dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Jalal juga menekankan perlunya pengawasan distribusi subsidi energi, termasuk BBM dan LPG.

“Distribusi subsidi ini harus tepat sasaran. Bila tidak diawasi, bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat,” tegasnya.