Jakarta (01/07) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah strategis dan luar biasa dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia.
Hal ini disampaikan menyusul laporan terbaru dari Menteri BKKBN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI, yang mengungkapkan bahwa prevalensi stunting nasional per tahun 2024 masih berada di angka 19,8 persen, jauh dari target 14 persen yang ditetapkan dalam RPJMN.
“Penurunan stunting memang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir, namun waktu yang tersisa sangat singkat. Pemerintah harus segera melakukan upaya yang lebih agresif dan masif,” ujar Muh Haris dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Muh Haris menyoroti bahwa permasalahan stunting bukan hanya soal asupan gizi anak, tetapi juga sangat terkait dengan akses air bersih, sanitasi layak, hunian sehat, edukasi gizi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ia menggarisbawahi masih tingginya jumlah keluarga berisiko stunting, yakni sekitar 8,6 juta keluarga, yang belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan dasar.
“Kami mendorong percepatan program di tingkat lapangan, terutama terkait pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), perluasan pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan edukasi masyarakat,” tambah legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Selain itu, Muh Haris juga menekankan pentingnya optimalisasi dan sinergi lintas profesi, khususnya dengan dokter kandungan dan dokter anak, yang memiliki peran kunci dalam pemantauan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, perlu menciptakan situasi kerja yang kondusif, agar para tenaga kesehatan bisa bekerja maksimal dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di lapangan.
“Penanganan stunting ini adalah kerja bersama. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi sangat penting. Dokter kandungan, dokter anak, bidan, kader Posyandu, hingga TPK semuanya harus dalam satu barisan, dengan dukungan penuh dari Kemenkes dalam menciptakan ekosistem kerja yang suportif,” ujar Muh Haris
Muh Haris juga menekankan pentingnya penguatan sistem data terpadu melalui Sistem Informasi Keluarga Siaga (SIGA), agar program intervensi dapat lebih terarah dan sesuai sasaran. Menurutnya, validasi dan pemutakhiran data secara real time menjadi aspek krusial dalam strategi percepatan.
“Penanganan stunting ini memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Bukan hanya BKKBN dan Kementerian Kesehatan, tapi juga Kementerian PUPR, Kemensos, Kemendagri, serta peran aktif pemerintah daerah,” ujar Muh Haris.
Muh Haris menegaskan komitmennya sebagai anggota Komisi IX DPR RI untuk terus mengawal kebijakan dan alokasi anggaran dalam percepatan penurunan stunting. Ia juga mendorong peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga lapangan, termasuk PKB/PLKB dan kader Posyandu.
“Kalau kita gagal mengatasi stunting saat ini, maka kita berisiko kehilangan momentum besar dalam bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.