Mojokerto (01/07) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menyatakan dukungannya agar Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tetap dilanjutkan kendati kebijakan efisiensi tengah ditempuh pemerintah.
Menurutnya, program ini merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di sektor energi.
“Pada prinsipnya, kami mendukung kebijakan efisiensi pemerintah yang bertujuan memangkas program-program yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, kami berharap efisiensi ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap program yang dampak positifnya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil, seperti BPBL,” ujar Meitri usai Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Direktur Utama PLN di Jakarta, Senin (30/06/2025).
Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII ini juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mendorong pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa. Meitri mencatat bahwa hingga Maret 2025, sebanyak 83.000 desa telah teraliri listrik, dengan rasio desa berlistrik yang meningkat dari 89 persen pada 2019 menjadi 93 persen pada 2025.
Namun demikian, Meitri menegaskan bahwa keberhasilan pemerataan listrik belum sepenuhnya tuntas. Dia menilai bahwa program BPBL dan Listrik Desa (Lisdes) adalah dua program strategis yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan.
“BPBL tidak dapat diwujudkan apabila suatu desa atau dusun belum terjangkau jaringan listrik. Sebaliknya, manfaat Lisdes belum sepenuhnya dirasakan jika listrik belum masuk ke rumah-rumah warga secara langsung. Keduanya harus berjalan secara sinergis,” jelasnya.
Meitri juga mengungkapkan masih adanya 1.630 lokasi belum berlistrik di Pulau Jawa, termasuk 3 desa dan 471 dusun di Jawa Timur yang belum terjangkau jaringan listrik. Menurutnya, untuk mewujudkan program Lisdes, peningkatan keandalan nyala listrik 24 jam, dan perluasan BPBL pada periode 2025–2029, dibutuhkan anggaran sekitar Rp50 triliun
“Kami siap mendukung dari sisi penganggaran, sepanjang dapat dipastikan bahwa listrik benar-benar menjangkau lapisan masyarakat tidak mampu dan mereka yang tinggal di daerah pelosok, khususnya di daerah pemilihan kami di Jawa Timur VIII,” tegas Meitri.
Lebih lanjut, Meitri menilai program BPBL sejalan dengan tekad Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh desa dan rumah tangga di Indonesia mendapatkan akses listrik dalam empat tahun ke depan. Dia menekankan bahwa listrik bukan hanya sekadar penerangan, tetapi menjadi pendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Listrik yang menjangkau rumah tangga akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga spiritual. Anak-anak bisa belajar dengan baik, kegiatan masyarakat berjalan lebih aktif, UMKM bisa tumbuh, dan kegiatan ibadah pun terasa lebih nyaman,” tambahnya.
Untuk itu, Meitri menegaskan kembali pentingnya melanjutkan program BPBL sebagai pelengkap dari upaya pemerintah mewujudkan desa-desa yang tidak hanya berlistrik, tetapi juga berdaya.