Jakarta (30/06) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyampaikan apresiasi langkah cepat dan tegas Kemendagri dalam menanggapi informasi yang beredar mengenai adanya pulau-pulau di wilayah Indonesia yang ditawarkan untuk dijual melalui media sosial (medsos).
Adapun langkah konkret Mendagri dengan membentuk tim dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Atwil) untuk melakukan investigasi menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI dan mencegah praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan negara.
“Saya mengapresiasi respons cepat Mendagri atas informasi yang meresahkan publik ini. Penjualan pulau secara ilegal, apalagi melalui media sosial, bukan hanya pelanggaran hukum, akan tetapi juga bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.” Ujar Kang Aher melalui pernyataan tertulisnya.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menekankan bahwa seluruh elemen pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus memperketat pengawasan terhadap aset-aset wilayah termasuk pulau-pulau kecil yang rawan diperjualbelikan secara ilegal. Selain itu, hasil penyelidikan tim Ditjen Atwil dapat dipublikasikan secara terbuka dan ditindaklanjuti secara hukum jika ditemukan pelanggaran.
“Kami di Komisi II DPR RI siap mendukung langkah-langkah hukum dan administratif untuk menindak pelaku dan mencegah kejadian serupa terulang. Kedaulatan wilayah tidak boleh ditawar-tawar.” Tegas Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 daerah pemilihan Jawa Barat II ini.
Terakhir, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini mengajak masyarakat untuk turut serta melaporkan bila menemukan indikasi penjualan aset negara, khususnya pulau-pulau yang tersebar di wilayah Nusantara, demi menjaga keutuhan dan martabat bangsa Indonesia.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk melaporkan jika ada indikasi oknum-oknum yang akan menjual aset-aset negara seperti isu penawaran untuk menjual pulau di medsos. Mari kita jaga kedaulatan negara kita,” demikian tutup Kang Aher.