Aceh (28/06) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ghufran ZA menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terkait pembangunan terowongan di kawasan Geurutee, Kabupaten Aceh Jaya.
Usulan tersebut disampaikan langsung Gubernur kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, dalam pertemuan di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Rabu (25/06/2025).
Ghufran, yang baru ditugaskan dari Komisi VI ke Komisi V sejak 24 Juni 2025, menyebut pembangunan terowongan Geurutee memang sangat mendesak dan sudah sejak lama disuarakan oleh masyaarakat di kawasan pantai barat selatan Aceh.
Pasalnya, ruas jalan di kawasan Gunung Geurutee dikenal ekstrem, rawan longsor, dan kerap memakan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas.
“Saya sangat mendukung penuh aspirasi yang disampaikan Gubernur Muzakir Manaf. Kita tidak boleh lagi menunda pembangunan infrastruktur yang menyangkut keselamatan rakyat. Terowongan Geurutee adalah kebutuhan mendesak,” tegas Ghufran kepada Rakyat Aceh.
Politisi PKS asal Aceh ini menegaskan kesiapannya mengawal usulan tersebut agar menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Apalagi, Kementerian PUPR merupakan mitra kerja langsung Komisi V DPR RI.
“Ini bukan hanya soal konektivitas antarwilayah, tapi soal nyawa. Sudah banyak korban jiwa di jalur itu. Pemerintah pusat tidak boleh menutup mata. Kami di DPR RI akan dorong agar kajian teknis dan penganggaran segera dipercepat,” ujar Ghufran.
Ia juga mengapresiasi respons cepat Menteri PUPR Dody Hanggodo yang langsung memerintahkan jajarannya melakukan kajian teknis atas usulan pembangunan terowongan tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf—yang akrab disapa Mualem—menyampaikan bahwa kawasan Geurutee sudah lama menjadi titik rawan kecelakaan. Ia berharap pembangunan terowongan yang sempat direncanakan beberapa tahun lalu bisa segera terealisasi.
“Hampir setiap bulan ada kecelakaan di jalan Gunung Geurutee. Saya harap Pak Menteri bisa segera membangun jalan terowongan yang sudah lama direncanakan,” kata Mualem di hadapan para pejabat yang hadir.
Turut hadir dalam pertemuan itu Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Plt Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, Ketua DPRA Zulfadhli, serta sejumlah pejabat terkait dari Pemerintah Aceh.