Jakarta (27/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Komisi XII Dapil Jawa Barat VII, Jalal Abdul Nasir, memberikan apresiasi atas pelantikan Rilke Jeffri Huwae, sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) dan Ma’mun, sebagai Direktur Penindakan Pidana di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada Selasa (25/6) di Jakarta.

Dalam keterangannya, Haji Jalal menyambut positif langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sektor energi nasional, terutama dalam menghadapi maraknya persoalan tambang ilegal, pelanggaran izin minerba, serta lemahnya pengawasan lingkungan dan reklamasi.

“Penunjukan pejabat dengan latar belakang hukum dan penegakan tindak pidana menunjukkan bahwa pemerintah serius menggarap akar persoalan di sektor energi dan pertambangan. Ini harus kita dukung bersama,” ujar Jalal.

Ia juga menyampaikan dukungan atas arahan Presiden RI dan Menteri ESDM agar Ditjen Gakkum bekerja secara profesional, berintegritas, dan tegas dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di sektor minerba, energi baru terbarukan, dan kelistrikan.

Menurutnya, keberadaan Ditjen Gakkum harus menjadi alat negara yang efektif dalam melindungi kepentingan rakyat dan kedaulatan sumber daya nasional.

“Arahan Presiden dan Menteri ESDM agar Gakkum bertindak cepat, profesional, dan berani bukan hanya pesan seremonial. Ini adalah panggilan untuk membuktikan bahwa penegakan hukum di sektor energi berpihak pada kepentingan bangsa,” lanjutnya.

Lebih jauh, Jalal menegaskan bahwa penguatan kelembagaan penegakan hukum sektor energi harus berjalan seiring dengan amanah Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kita tidak ingin tambang terus-menerus dikeruk oleh segelintir pihak tanpa pengawasan, tanpa kontribusi berarti bagi daerah, dan meninggalkan kerusakan lingkungan. Inilah momentum untuk memperbaiki semuanya,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi XII yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investasi, Haji Jalal menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kinerja Ditjen Gakkum agar tidak hanya tampil administratif, tetapi hadir nyata di lapangan: memeriksa, menindak, dan menyelesaikan konflik dengan adil dan transparan.

“Ditjen Gakkum harus menjadi penjaga amanah konstitusi, bukan pelengkap struktur birokrasi. Tugas mereka adalah memastikan setiap izin, setiap tambang, dan setiap proyek energi berjalan sesuai hukum dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” pungkasnya.