Jakarta (26/06) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, Subang), menyoroti persoalan serius dalam penerimaan siswa baru (SPMB) tahun 2025 di Kabupaten Subang, Jawa Barat, khususnya terkait ketimpangan akses pendidikan tingkat SMA.

Ia menilai kondisi di mana masih terdapat 12 kecamatan tanpa satu pun Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagai bentuk ketidakadilan struktural dalam penyediaan layanan pendidikan publik.

“Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi menyangkut hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Jangan sampai karena tidak adanya SMAN, masa depan anak-anak kita dikorbankan,” ujarnya.

Solusi sementara melalui sekolah penyangga yang hanya menerima 3 siswa per rombongan belajar (dari maksimal 48 siswa) untuk jalur zonasi khusus dinilai sangat tidak memadai.

“Kebijakan ini justru memaksa sebagian besar siswa untuk memilih jalur SMK bukan karena minat, tetapi karena keterpaksaan,” ujar Anggota Komisi XII tersebut.

Ia lalu mendesak Pemerintah Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera membangun unit sekolah baru (USB) tingkat SMA di wilayah-wilayah tanpa SMAN serta menambah jumlah rombongan belajar di sekolah penyangga yang sudah ada.

“Pemerintah harus hadir menjawab kesenjangan ini. Keadilan pendidikan bukan hanya jargon, tapi tanggung jawab nyata,” tegasnya.

Ia pun menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengawal isu-isu pendidikan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di daerah.