Jakarta (25/06) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 kepada jutaan pekerja dan buruh di seluruh Indonesia.

Ia menyebut program ini sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto dan langkah cepat Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam menyalurkan BSU. Ini bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat, khususnya para pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi,” ujar Haris, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, Selasa (24/06).

Haris menilai program BSU sebesar Rp600 ribu per orang ini mampu menjadi bantalan sosial di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam proses pemulihan. Ia juga mendorong agar proses penyaluran dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan.

“Program ini akan sangat berarti jika menjangkau seluruh pekerja yang memang berhak. Oleh karena itu, validasi data, mekanisme distribusi yang efisien, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan,” tegasnya.

Sebagai Anggota Komisi IX yang membidangi urusan ketenagakerjaan, kesehatan, dan kependudukan, Muh Haris menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pro-rakyat yang berpihak kepada pekerja dan masyarakat rentan.

“Fraksi PKS secara konsisten mendorong kebijakan afirmatif terhadap buruh dan pekerja. Kami juga meminta agar BSU ini bisa menjadi bagian dari skema perlindungan jangka panjang bagi ketenagakerjaan Indonesia, bukan hanya bersifat temporer,” katanya.

Lebih lanjut, Haris berharap program BSU ini menjadi sinyal positif bagi sektor swasta dan pelaku usaha untuk terus menggairahkan perekonomian melalui kemitraan yang adil dan berkelanjutan dengan para pekerja.