Jakarta (25/06) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, menyoroti meningkatnya tensi geopolitik global dan potensi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Habib Idrus menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi yang mungkin timbul akibat konflik di berbagai belahan dunia.
“Kita melihat eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Ini bukan hanya isu regional, tetapi berpotensi memicu gelombang ketidakpastian ekonomi global,” ujar Habib Idrus dalam pernyataannya hari ini.
“Indonesia, sebagai bagian dari perekonomian global, tidak bisa lepas dari dampaknya.”
Habib Idrus menjelaskan bahwa dampak yang paling mungkin terjadi adalah kenaikan harga komoditas global, terutama minyak bumi.
Kenaikan harga minyak, imbuhnya, dapat memicu inflasi domestik dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui subsidi energi. Selain itu, gangguan pada rantai pasok global juga menjadi ancaman serius yang dapat menghambat aktivitas perdagangan dan investasi.
“Pemerintah harus segera menyiapkan skenario krisis yang komprehensif. Ini bukan hanya tentang respons reaktif, tetapi juga langkah-langkah preventif untuk meminimalisir dampak negatif,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kunci.
Beberapa poin yang disoroti oleh Habib Idrus untuk langkah antisipasi adalah Pertama Penguatan Cadangan Devisa: Memastikan cadangan devisa cukup kuat untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dari tekanan eksternal.
“Kedua Diversifikasi Sumber Energi dan Pangan: Mengurangi ketergantungan pada impor dengan mendorong produksi domestik untuk komoditas strategis,” ungkap Habib Idrus.
Ketiga, lanjut Habib Idrus, Pengawasan Sektor Keuangan: Memperketat pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dari potensi gejolak.
“Kelima, Insentif Fiskal yang Tepat Sasaran: Menyiapkan instrumen fiskal yang fleksibel untuk melindungi daya beli masyarakat dan mendukung sektor-sektor usaha yang rentan,” jelasnya.
Keenam, imbuh Habib Idrus, Diplomasi Ekonomi Aktif: Terus menjalin kerja sama internasional untuk membuka peluang pasar baru dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
“Kita berharap konflik geopolitik dapat segera mereda. Namun, sebagai negara yang prudent, kita harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Komisi XI DPR RI akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah untuk memastikan ekonomi nasional tetap resilien di tengah tantangan global,” tutup Habib Idrus.