Jakarta (22/06) — Menyusul keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT PLN (Persero) yang menetapkan penyegaran pada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris, Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi XII dari Dapil Jawa Barat VII, Jalal Abdul Nasir menyampaikan pandangan strategis terkait arah PLN ke depan sebagai BUMN ketenagalistrikan yang mengemban mandat besar di sektor energi nasional.
Jalal mengapresiasi proses penggantian beberapa anggota Direksi dan Komisaris yang dilakukan secara resmi dan penuh kehormatan.
Menurutnya, penyegaran struktur merupakan hal wajar dalam manajemen korporasi, khususnya untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di sektor ketenagalistrikan, baik dari sisi teknologi, pembiayaan, layanan publik, hingga transisi energi berkelanjutan.
“Kami menghormati keputusan pemerintah sebagai pemegang saham PLN. Namun, yang paling penting adalah bahwa penyegaran ini harus memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan, perluasan elektrifikasi, dan percepatan transisi ke energi bersih yang selama ini menjadi bagian dari komitmen strategis PLN,” ujar Jalal.
Ia juga menyoroti bahwa posisi Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, tidak mengalami perubahan.
Hal ini, menurut Jalal, merupakan sinyal positif bahwa pemerintah memberi kepercayaan terhadap kesinambungan kepemimpinan dan kinerja PLN dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam agenda transformasi digital dan efisiensi operasional.
“Dengan tetapnya Pak Darmawan sebagai Direktur Utama, ini menunjukkan adanya kesinambungan dan stabilitas arah kebijakan internal PLN. Kita berharap konsistensi ini dapat mendorong penyelesaian berbagai program strategis dengan lebih cepat dan tuntas,” tambahnya.
Jalal juga memberikan perhatian khusus pada pergantian dua direktorat penting: Retail dan Niaga, serta Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan. Ia mengingatkan agar direktorat baru ini segera beradaptasi dengan tantangan utama seperti pemerataan akses listrik di daerah 3T, penguatan layanan pelanggan berbasis digital, dan peningkatan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.
Sebagai mitra kerja PLN di Komisi XII, ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR akan terus berjalan secara konstruktif dan kritis untuk memastikan bahwa transformasi struktur ini bukan sekadar kosmetik, tetapi berdampak nyata bagi masyarakat luas.
“Kami siap mendukung kinerja jajaran baru PLN jika terbukti berpihak pada kepentingan rakyat. Namun kami juga akan bersikap tegas jika pelayanan publik stagnan atau transisi energi nasional justru melambat,” tegasnya.
Jalal menutup pernyataannya dengan harapan bahwa PLN di bawah kepemimpinan yang baru dan berkesinambungan dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam mewujudkan pelayanan energi yang adil, modern, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.