Brebes (21/06) — Program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka kemiskinan melalui Sekolah Rakyat akan segera terwujud di Kabupaten Brebes pada tahun 2025. Inisiatif strategis ini disambut baik oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih.
Untuk itu, pria yang akrab disapa Fikri ini ini menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pelaksanaannya.
“Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, saya akan mengawal dan mengawasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di Brebes agar tepat sasaran dan berhasil,” ujar Fikri dalam keterangannya, Jumat (20/06/2025) di Brebes.
Dia mengatakan pengawalan ini sebagai bentuk pengawasan agar program ini tidak bernasib sama dengan upaya pengentasan kemiskinan sebelumnya yang dinilai kurang efektif.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, pendidikan adalah kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan struktural, khususnya di daerah tertinggal seperti Brebes.
“Presiden Prabowo sangat fokus dalam melihat persoalan kemiskinan. Beliau menyadari bahwa meskipun lebih dari Rp500 triliun digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan, hasilnya minim, hanya turun 0,6 persen,” paparnya.
Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih konkret dan tepat sasaran, dan Sekolah Rakyat ini adalah jawabannya.
Legislator dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini menambahkan, Sekolah Rakyat ini dirancang untuk seluruh siswa dari keluarga tidak mampu dan akan mendapatkan pendidikan gratis.
Konsepnya melampaui lembaga pendidikan formal biasa, berfokus pada pembentukan karakter, kepemimpinan, kewirausahaan, dan nasionalisme.
Model ini terinspirasi dari kisah sukses pengusaha yang mendirikan sekolah berbasis sosial, mengutamakan anak-anak miskin dengan penekanan pada kualitas, disiplin, dan pembinaan spiritual.
“Model ini sudah terbukti berhasil. Anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa sekolah gratis, bahkan ada yang melanjutkan kuliah ke luar negeri atau langsung bekerja. Kuncinya adalah kurikulum yang fokus pada kewirausahaan, kepemimpinan, agama sebagai fondasi spiritual, dan nasionalisme,” jelasnya optimis.
Sebagai wujud keseriusan program ini, lahan seluas 8 hektare di Kabupaten Brebes telah disiapkan, jauh melebihi batas minimal 5 hektare. Sekolah Rakyat ini tidak akan memberikan bantuan uang tunai, melainkan “ikan dan kail” dalam bentuk keterampilan, pendidikan karakter, dan pelatihan usaha.
Pendekatan ini membedakannya dari program bantuan sosial yang seringkali menimbulkan ketergantungan.
Fikri juga secara khusus menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap program ini.
“Program Layanan Terpadu (PLT) yang menjadi benchmarking ke Brazil pun belum sepenuhnya berhasil. Kita tidak ingin mengulangi hal yang sama,” tegasnya.
Sekolah Rakyat dengan sistem boarding school ini diharapkan mulai dibangun dalam waktu dekat dengan dukungan penuh dari Kementerian Sosial dan lembaga terkait lainnya.
“Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga karakter dan daya juang,” pungkas Abdul Fikri.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes per November 2024, tingkat kemiskinan tercatat 15,6 persen, sedikit menurun dari 15,78 persen pada tahun sebelumnya.
Dengan estimasi total penduduk sekitar 2,06 juta jiwa pada akhir 2024, angka tersebut setara dengan sekitar 321.000–322.000 jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan.
“Dengan pengawalan ketat dari DPR, kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan mampu menjadi terobosan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Brebes,” tutup Fikri.