Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Aleg PKS Mardani Ali Sera Sarankan Bangun Kepedulian terhadap Persoalan Kekerasan Perempuan di Politik

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (20/06) — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, hadir sebagai pembicara dalam seminar publik bertajuk ‘the Launch of the Gender Safety Assessment Tool’ yang diselenggarakan oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD) pada Kamis, 19 Juni 2025, di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.

Seminar ini sekaligus sebagai ajang peluncuran ‘Gender Safety Assessment Tool’, sebuah alat penilaian risiko berbasis trauma untuk membantu institusi politik mengidentifikasi dan merespons risiko kekerasan terhadap perempuan dalam politik (_Violence Against Women in Politics/VAWP_).

Acara ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari parlemen, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media.

Dalam paparannya, Mardani menekankan pentingnya pendekatan bertahap.

“Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengedukasi masyarakat mengenai apa itu kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Setelah itu, barulah kita dapat melangkah ke arah upaya legislasi yang lebih konkret dan tepat sasaran.” ujarnya.

Pemahaman publik yang baik akan membangun fondasi sosial dan politik yang lebih kuat dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada korban.

“Selanjutnya yaitu memastikan perlindungan yang adil dan menyeluruh di ranah politik,” tegas Mardani Ali Sera anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS.

Dalam diskusi, dibahas pula tentang norma budaya patriarki, kekerasan simbolik, dan misogini yang sering dinormalisasi dalam ‘candaan’ publik turut memperkuat hambatan yang dihadapi politisi perempuan, baik di level partai maupun dalam ruang legislatif.

Seminar ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan ruang politik yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

Upaya membangun kesadaran publik, mereformasi kebijakan, dan memperkuat mekanisme kelembagaan harus terus diperluas.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan politik yang konsisten, Indonesia dapat menjadi pelopor dalam menciptakan demokrasi yang benar-benar setara, adil, dan aman bagi semua, tanpa terkecuali.