Banjarmasin (18/06) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel), Selasa (18/6).

Dalam pertemuan tersebut, Habib Aboe menyoroti serius persoalan integritas dan kedisiplinan di tubuh kepolisian, khususnya menyangkut kasus penyalahgunaan narkoba oleh oknum aparat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam dialog antara Habib Aboe dengan Kapolda Kalsel adalah dugaan keterlibatan seorang Bhabinkamtibmas dari Polsek Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dalam kasus narkoba. Ia secara tegas meminta penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh pihak kepolisian dalam menindak tegas oknum tersebut.

“Ini sangat memprihatinkan. Seorang anggota Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan memberantas narkoba, justru malah terlibat. Saya minta penanganannya harus tegas dan transparan,” ujar Habib Aboe usai pertemuan.

Tak hanya itu, dalam laporan yang diterimanya, Habib Aboe juga mengungkap bahwa terdapat enam orang anggota polisi di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah yang dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan internal.

Ia pun mendesak agar langkah konkret segera dilakukan untuk menegakkan disiplin dan menjaga citra institusi Polri di mata publik.

“Tidak boleh ada kompromi terhadap penyalahgunaan narkoba, apalagi di lingkungan penegak hukum. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat. Saya mendorong agar Polda Kalsel serius melakukan pembinaan dan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas politisi PKS tersebut.

Menanggapi hal tersebut, jajaran Polda Kalsel menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dan berkomitmen untuk memproses setiap pelanggaran sesuai prosedur hukum yang berlaku, baik secara etik maupun pidana.

Pihak kepolisian juga mengklaim terus meningkatkan pengawasan internal dan memperkuat tes urine secara berkala terhadap anggota.

Habib Aboe menekankan bahwa pembenahan internal sangat penting dilakukan agar kehadiran Polri di tengah masyarakat tetap mendapat kepercayaan dan legitimasi.

“Polisi adalah representasi negara dalam menegakkan hukum. Jika oknumnya malah terlibat narkoba, bagaimana masyarakat bisa percaya? Maka dari itu, langkah tegas dan perbaikan sistem harus menjadi prioritas,” pungkasnya.