Jakarta (17/06) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyampaikan apresiasi atas inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui program Satu Hektar untuk Bertani Bangkit (STARBAK), yang dinilai mampu memberikan solusi nyata dalam membangun ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan, khususnya di kalangan buruh tani.

“Program STARBAK ini menunjukkan bahwa pendekatan gotong royong dan pemberdayaan buruh tani bisa menjadi jalan keluar konkret dari berbagai masalah struktural di sektor pertanian,” ujar Ateng.

Diluncurkan pertama kali pada tahun 2023, program STARBAK kini telah diperluas ke 251 desa di seluruh Sumedang pada 2024. STARBAK menyasar buruh tani miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan sistem pengelolaan satu hektar lahan oleh 10 buruh tani yang sebelumnya tidak memiliki lahan.

Potensi pendapatan yang dapat diraih mencapai Rp3,8 juta per bulan, sebuah peningkatan signifikan dari kondisi sebelumnya.

Program ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk 2.510 mahasiswa dari 111 perguruan tinggi yang melaksanakan KKN Tematik Gotong Royong Membangun Desa, serta didampingi oleh PPL, Babinsa Kodim 0610, dan Babinkamtibmas Polres Sumedang.

Namun, anggota Komisi II ini mengingatkan bahwa keberhasilan STARBAK perlu ditopang oleh manajemen yang hati-hati dan berkelanjutan. Beberapa tantangan seperti keterbatasan lahan, ketidakseimbangan biaya produksi dan pendapatan, serta akses pasar yang belum optimal.

“Satu hektare untuk sepuluh orang memang bermanfaat sebagai langkah awal, tetapi dalam jangka panjang harus ada ekspansi agar dampaknya lebih terasa,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Koperasi Merah Putih sebagai offtaker hasil pertanian STARBAK. Koperasi ini diharapkan mampu menjamin serapan hasil panen petani, yang masih harus menghadapi tantangan dari sisi kapasitas manajerial, infrastruktur pendukung seperti gudang dan cold storage, serta persaingan dengan tengkulak.

“Program seperti STARBAK dan koperasi sebagai offtaker-nya harus didukung kebijakan nasional. Kami dorong alokasi anggaran untuk penguatan petani dan koperasi, termasuk pelatihan, akses modal, serta pembangunan infrastruktur pertanian modern,” pungkasnya.