Bandung (15/06) — Masa penerimaan siswa baru tingkat SMA/SMK baru saja dimulai. Berduyun-duyun orangtua mendaftarkan anak mereka ke sekolah-sekolah negeri pilihan.

Namun seperti tahun-tahun sebelumnya perbandingan jumlah peminat dengan daya tampungnya tidak memadai.

Data di Kota Bandung pada 2024 menunjukkan ada lebih 35 ribu siswa yang berminat memasuki jenjang SMA/SMK, sementara kuota yang tersedia tidak sampai 19 ribu.

Untuk tahun 2025 ini jumlah peminat masuk SMA/SMK negeri diperkirakan meningkat sementara kuota tersedia tidak bertambah.

Untuk itu Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyarankan agar Pemerintah Daerah segera membuka diri untuk bekerjasama dengan sekolah swasta.

“Ketimpangan antara jumlah peminat masuk SMA/SMK negeri dengan daya tampung sekolah di negeri ini memang besar, tidak semua kecamatan sekolah negeri setingkat SMA. Bahkan untuk Kota Bandung saja ada 11 kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri, karenanya sudah saatnya Pemerintah Daerah dalam hal ini setingkat Provinsi membuka diri untuk bekerjasama dengan sekolah swasta,” ujar Ledia.

Menurut aleg DPR RI dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini, membangun sekolah negeri baru tentu akan membutuhkan biaya sangat besar. Belum lagi kendala ketersediaan tempat dan prasyarat yang harus dipenuhi.

Karena itu Ledia mengusulkan bagi anak-anak yang berminat masuk SMA/SMK negeri namun tidak mendapat kuota bisa diberikan alternatif untuk bersekolah di sekolah swasta dengan mendapatkan bantuan pembiayaan, terutama bagi mereka yang merupakan keluarga tidak mampu.

“Misalnya ni, di Jawa Barat alhamdulillah ada program BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) senilai 600 ribu per kepala. Kan itu diserahkan ke seluruh sekolah. Saya membayangkan jika untuk keluarga calon siswa yang tidak mampu dibuat juga bantuan pendidikan semacam itu, jadi bila ada calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa diberikan alternatif bersekolah di sekolah swasta dengan mendapatkan bantuan.” sarannya

Dengan begini, lanjut Ledia, semakin banyak calon siswa yang tidak tertampung di sekola negeri berkesempatan terus lanjut sekolah tanpa khawatir dengan kendala biaya. Dan bagi Pemerintah daripada membangun sekolah baru, mengoptimalkan sekolah yang ada tentu menjadi lebih logis dan efisien.

Tentu saja ada syarat dan ketentuan berlaku yang harus dibuat bagi sekolah swasta yang akan dipilih untuk diajak bekerjasama.

“Misalnya satu syaratnya sekolah tersebut harus punya akreditasi A, sehingga mutu pendidikan bagi calon siswa terjamin, sementara sekolah pun jadi punya satu usaha untuk meningkatkan kualitas sekolah mereka kalau mau dapat bantuan, dapat siswa juga.” tutupnya