Lombok Barat (15/06) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi mengapresiasi langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto melalui kebijakan pemberian intensif transportasi nasional.
Menurut Abdul Hadi, kebijakan ini merupakan upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, termasuk NTB sebagai wilayah tujuan pariwisata Indonesia.
Ia meminta Kementerian Perhubungan untuk mengawasi pelaksanaan program intensif transportasi tersebut dengan sungguh-sungguh, agar berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp0,94 triliun untuk program ini, yang akan diberlakukan selama dua bulan ke depan,” ungkap Aleg Dapil NTB 2 (Pulau Lombok) ini.
“Seluruh intensif yang diberikan harus benar-benar terlaksana dengan baik, tidak menyisakan ruang bagi penyimpangan, serta berjalan dengan kualitas pelayanan yang optimal,” tegas Abdul Hadi.
Lebih lanjut, Abdul Hadi mengingatkan bahwa pelaksanaan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen dengan anggaran Rp0,3 triliun yang ditargetkan melayani sekitar 2,8 juta penumpang harus disosialisasikan secara massif kepada masyarakat.
“Dengan demikian, masyarakat luas dapat mengakses informasi ini, memanfaatkan program tersebut, dan target jumlah penumpang yang diharapkan dapat tercapai,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Abdul Hadi, pelaksanaan diskon PPN sebesar 6 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi, yang sebelumnya sukses diterapkan pada musim Lebaran, kini juga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp0,43 triliun. Program ini diperkirakan akan dinikmati oleh sekitar 6 juta penumpang.
“Pelaksanaan program diskon ini harus termonitor dengan baik dan dilaporkan secara transparan, sehingga pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkap Politisi PKS asal Lombok ini.
Demikian pula dengan program diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen, yang disiapkan dengan anggaran sebesar Rp0,21 triliun untuk melayani sekitar 500 ribu penumpang.
Abdul Hadi menekankan bahwa bagi masyarakat daerah kepulauan seperti NTB, moda angkutan laut merupakan sarana transportasi yang vital.
“Oleh karena itu, pelaksanaan program diskon ini harus dipastikan berjalan optimal dan memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat di wilayah kepulauan,” terang Abdul Hadi.
Abdul Hadi juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen kepada sekitar 110 juta pengguna jalan tol selama periode yang sama. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan jalan tol tidak boleh diabaikan.
“Pelayanan jalan tol harus terus ditingkatkan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang seimbang antara diskon tarif dan kenyamanan dalam berkendara,” tegas Abdul Hadi yang juga anggota Panja Pengawasan SPM Jalan Tol ini.
Lebih jauh, Abdul Hadi menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI akan secara serius mengevaluasi pelaksanaan program intensif transportasi ini dalam rapat kerja mendatang bersama Kementerian Perhubungan, saat masa sidang berikutnya.
Menurutnya, pelaksanaan program ini harus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, mendorong konsumsi, memperlancar arus barang dan jasa, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Program intensif transportasi ini harus menjadi instrumen efektif untuk menggerakkan roda ekonomi di seluruh pelosok negeri,” pungkas Abdul Hadi.