Jakarta (14/06) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menanggapi langkah pemerintah melalui Kementerian BUMN yang merombak hampir seluruh jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung pada 12 Juni 2025.
Menurut Haji Jalal, perombakan ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat tata kelola energi nasional di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.
“Kita menghadapi tantangan besar dalam sektor energi: transisi menuju energi bersih, kebutuhan efisiensi korporasi, serta penguatan hilirisasi dalam negeri. Maka, perombakan ini harus dilihat bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi sebagai langkah pembenahan struktural yang lebih mendasar,” ujar Haji Jalal dalam pernyataannya di Jakarta.
Dalam susunan baru tersebut, Simon Aloysius Mantiri tetap dipercaya sebagai Direktur Utama. Sementara itu, sejumlah nama baru seperti Oki Muraza sebagai Wakil Direktur Utama dan Agung Wicaksono sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan dinilai Haji Jalal sebagai sosok dengan kompetensi dan rekam jejak kuat di sektor energi dan industri strategis.
“Saya mencermati bahwa beberapa figur yang ditunjuk memiliki integritas dan kapasitas teknis yang baik. Namun, yang lebih penting adalah sejauh mana mereka mampu menerjemahkan visi kedaulatan energi menjadi kebijakan yang konkret dan berpihak pada kepentingan nasional,” tambahnya.
Di sisi pengawasan, Haji Jalal juga mengapresiasi penguatan Dewan Komisaris, termasuk penunjukan Mochammad Iriawan sebagai Komisaris Utama dan Nanik S. Deyang sebagai Komisaris Independen. Ia menilai, kehadiran figur independen sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan mencegah penyimpangan kebijakan di tubuh BUMN strategis seperti Pertamina.
Lebih lanjut, Haji Jalal menekankan agar proses transformasi tidak berhenti pada aspek struktural semata, tetapi juga menyentuh kultur kerja dan tata kelola internal perusahaan.
“Holdingisasi energi melalui Danantara juga harus diawasi secara ketat agar tidak mengaburkan akuntabilitas publik. Pertamina tetaplah entitas strategis milik rakyat, dan arah kebijakan perusahaan harus sejalan dengan kepentingan nasional, bukan hanya target korporasi,” tegas politisi asal Dapil Jawa Barat VII itu.
Menutup pernyataannya, Haji Jalal menyampaikan harapan agar jajaran baru di Pertamina mampu menjawab tuntutan zaman dengan kerja nyata, inovatif, dan berintegritas tinggi.
“Perombakan sudah dilakukan. Sekarang saatnya membuktikan dengan kinerja. Jangan kecewakan harapan publik yang semakin tinggi terhadap Pertamina sebagai tulang punggung energi nasional,” tutup Haji Jalal.