Kabupaten Buru (14/06) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, memandang pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Bupati Buru, Saadiah menekankan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Maluku, khususnya di Kabupaten Buru, agar mendapat perhatian nyata dalam perencanaan program nasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif bersama Bupati Buru, serta jajaran Pemkab Buru dan perwakilan legislatif PKS tingkat provinsi dan kabupaten, Saadiah menerima langsung berbagai usulan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2026.
Dokumen-dokumen tersebut mencakup permohonan kegiatan strategis daerah, pengajuan DAK dari Dinas Perikanan, serta usulan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung peningkatan luas tambah tanam (LTT) padi dari Dinas Pertanian Kabupaten Buru.
“Saya menyambut baik ikhtiar bersama ini. Dokumen usulan yang diserahkan hari ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan anggaran dan advokasi di Komisi IV DPR RI maupun lintas kementerian terkait. Kita ingin Kabupaten Buru tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi pelaku utama yang diberdayakan,” ujar lefislator yang duduk di badan Anggaran DPR ini.
Dalam kesempatan tersebut, Saadiah juga menggarisbawahi rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih senilai puluhan miliar rupiah di Desa Wailihang sebagai bentuk nyata dukungan pusat terhadap sektor kelautan dan perikanan daerah.
Ia menilai bahwa program-program seperti ini harus terus diperluas, disertai penguatan infrastruktur dasar, terutama di kawasan Batabual yang masih memerlukan perhatian khusus.
Politisi perempuan dari PKS ini menegaskan bahwa keberpihakan terhadap daerah tertinggal dan kepulauan tidak boleh hanya menjadi retorika. Ia berkomitmen mengawal kebutuhan Kabupaten Buru agar masuk dalam agenda prioritas nasional, mulai dari perikanan, pertanian, hingga pembangunan infrastruktur.
Kunjungan ini menjadi langkah konkret dalam membangun komunikasi efektif antara DPR RI dan Pemkab, demi memastikan bahwa aspirasi dari wilayah perbatasan dan kepulauan mendapat porsi anggaran dan program yang adil dan berkelanjutan.
“Sinergi seperti ini harus terus diperkuat. Kita tidak bisa membiarkan ketimpangan terus melebar. Kesejahteraan masyarakat Buru adalah bagian dari komitmen pembangunan Indonesia Timur secara utuh,” pungkas Saadiah Uluputty.