Kabupaten Buru (14/06) — Dalam rangkaian kunjungan dapil dalam rangka reses, di Kabupaten Buru, Anggota DPR RI Komisi IV Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menyampaikan keseriusannya untuk mendorong percepatan pembangunan di sektor kelautan dan pertanian.
Bertempat di Kantor Bupati Buru, Saadiah disambut langsung oleh Bupati Buru Ikram Umasugi, Wakil Bupati Sudarmo, Sekda Kabupaten Buru, jajaran OPD, serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten dari Fraksi PKS.
Dalam dialog yang berlangsung hangat dan konstruktif, Saadiah mengemukakan rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Wailihang dengan nilai anggaran puluhan milyar.
Program ini, menurutnya, merupakan bentuk nyata perhatian negara untuk memperkuat kedaulatan maritim dari desa-desa pesisir. Kampung nelayan yang akan dibangun tidak sekadar menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi berbasis laut yang terpadu, inklusif, dan berkelanjutan.
“Desa Wailihang memiliki potensi besar untuk menjadi model pengembangan kampung nelayan modern. Dengan dukungan anggaran dan tata kelola yang baik, kita bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem lautnya,” ujar politisi PKS ini.
Tak hanya sektor perikanan, Saadiah juga memberikan perhatian khusus terhadap kawasan Batabual yang selama ini masih tertinggal dalam infrastruktur dasar.
Ia menekankan pentingnya aksesibilitas dan konektivitas sebagai fondasi pembangunan. Dirinya berkomitmen untuk mengawal usulan-usulan pembangunan di Batabual agar masuk dalam skala prioritas nasional.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru melalui Bupati menyerahkan sejumlah dokumen usulan prioritas pembangunan tahun 2026, termasuk permohonan DAK dari Dinas Perikanan serta permohonan sarana dan prasarana pendukung peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) padi dari Dinas Pertanian.
Saadiah menyambut baik sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun agenda pembangunan yang berbasis kebutuhan lapangan.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang erat, didukung dengan data yang kuat, adalah kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Maluku.
“Insya Allah, semua aspirasi ini akan saya bawa ke pusat dan perjuangkan dalam pembahasan anggaran di DPR. Kabupaten Buru tidak boleh tertinggal. Kita harus pastikan keadilan pembangunan hadir hingga ke pelosok,” pungkasnya.