Jakarta (14/06) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ateng Sutisna, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Majalengka yang membuka seleksi terbuka (open bidding) untuk enam jabatan eselon II.
Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan komitmen Pemkab Majalengka terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Seleksi terbuka seperti ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah langkah positif untuk menempatkan pejabat yang benar-benar profesional dan berintegritas,” ujar Anggota komisi II tersebut.
Namun, Ateng menekankan bahwa keberhasilan seleksi tidak hanya diukur dari proses rekrutmen, melainkan juga dari kinerja para pejabat setelah menjabat.
Ia mendorong agar sistem evaluasi yang terukur diterapkan, serta ada pengawasan yang konsisten, termasuk keterlibatan masyarakat dalam menilai kinerja mereka.
“Yang penting bukan hanya siapa yang terpilih, tapi bagaimana mereka bekerja setelahnya. Pemerintah daerah harus punya mekanisme evaluasi yang ketat dan terbuka,” tambahnya.
Ia juga mengajak pemerintah daerah lain mencontoh Majalengka dalam menerapkan prinsip meritokrasi dalam birokrasi, sebagai langkah nyata membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
“Saya menyambut baik itikad melakukan reformasi birokrasi yang berbasis kinerja, bukan kedekatan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kepada rakyat,” tutupnya.
Di sisi lain, Ia juga mengingatkan agar proses seleksi terbuka tidak sekadar menjadi formalitas. Ia berharap panitia seleksi benar-benar menjaga independensi, menghindari intervensi politik, serta menjadikan rekam jejak dan kompetensi sebagai pertimbangan utama.
Ia menegaskan bahwa jabatan publik memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah.
Oleh karena itu, pejabat yang dipilih harus mampu menerjemahkan visi kepala daerah menjadi program nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemilihan pejabat eselon II harus selaras dengan kebutuhan daerah. Misalnya di bidang pelayanan publik, pengelolaan keuangan, hingga digitalisasi birokrasi. Ini penting untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.
Ia pun berharap bahwa momentum seleksi terbuka ini bisa menjadi titik awal pembenahan menyeluruh di tubuh birokrasi daerah. Tidak hanya di Majalengka, tetapi juga di berbagai kabupaten maupun kota lainnya di Indonesia.