Jakarta (14/06) — Pemerintah kembali melakukan langkah strategis dengan merombak jajaran Direksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 12 Juni 2025.
Dalam perombakan ini, Direktur Utama yang baru ditunjuk adalah Achmad Ardianto, menggantikan Nicolas D. Kanter, sementara sejumlah posisi penting lainnya juga diisi oleh figur baru yang dinilai berpengalaman dan memiliki latar belakang kuat di sektor industri dan energi.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir menyampaikan bahwa perombakan manajemen Antam ini harus menjadi momentum penting untuk mempercepat agenda hilirisasi dan memperkuat tata kelola BUMN yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Menurutnya, Antam memiliki posisi strategis sebagai bagian dari holding BUMN tambang MIND ID, yang berperan besar dalam mendukung program industrialisasi berbasis sumber daya alam.
“Keberhasilan transformasi Antam sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan dan integritas manajerial yang mampu menjalankan visi perusahaan secara konsisten,” jelas Jalal.
Haji Jalal menyebut sosok Achmad Ardianto sebagai figur yang tepat, mengingat pengalamannya di berbagai BUMN strategis sebelumnya, termasuk PT Garam dan PT Timah.
“Namun demikian, pergantian direksi ini tidak boleh berhenti pada level administratif semata, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata yang berdampak langsung pada efisiensi operasional, percepatan proyek hilirisasi, serta kepatuhan terhadap prinsip ESG (environmental, social, and governance),” jelas Jalal.
Haji Jalal juga menyoroti pentingnya peran Dewan Komisaris dalam mengawal reformasi tata kelola.
“Saya mengapresiasi kehadiran figur-figur independen seperti Rauf Purnama dan Pius Lustrilanang, yang diyakini dapat memperkuat fungsi pengawasan, khususnya dalam menghindari praktik rente dan potensi konflik kepentingan yang kerap terjadi dalam proyek-proyek strategis,” ungkap Anggota Komisi XII ini.
Jalal berharap sinergi antara direksi dan komisaris dapat benar-benar dijaga dalam kerangka membangun BUMN yang akuntabel dan berdaya saing global.
Sebagai legislator yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral, Haji Jalal menyatakan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap BUMN sektor pertambangan, termasuk Antam.
“Setiap kebijakan dan proyek korporasi harus tetap berpijak pada kepentingan jangka panjang negara, bukan semata orientasi jangka pendek atau keuntungan bisnis sesaat,” ujar Jalal.
Di akhir pernyataannya, Jalal mengajak seluruh jajaran manajemen Antam yang baru untuk menjadikan amanah ini sebagai ladang pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.
“Antam di bawah kepemimpinan yang baru mampu tampil sebagai perusahaan tambang nasional yang modern, profesional, dan tetap berakar pada nilai-nilai keadilan sosial serta keberlanjutan lingkungan,” tutup Haji Jalal.